Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat politik President University, Muhammad A.S Hikam mengkritik aksi tolak Persaudaraan Alumni UU HIP di DPR RI karena membawa agenda turunkan Jokowi.
Ia menilai, tidak ada hubungannya agenda demo yang ditunggangi oleh kepentingan untuk mendelegitimasi pemerintah, karena pada dasarnya konteksnya tidak nyambung.
Baca Juga:
Demo PA 212 Picu Kemacetan Lalu Lintas, Polisi Lakukan Pengalihan Arus
“Publik akan kehilangan simpati terhadap aksi tersebut karena adanya distorsi atau pelencengan isi protes terhadap RUU yang dibuat DPR, tetapi beragenda politis menjatuhkan Pemerintah Presiden Jokowi,” kata Hikam dalam keteranganya, Kamis (25/6).
Menurut hemat Hikam, ini juga jadi salah satu faktor rendahnya simpati publik terhadap aksi tersebut.
“Dalam sistem demokrasi, unjuk rasa publik bukan hal tabu. Namun jika dilakukan dengan mengabaikan kondisi dan situasi, maka justru bisa berbalik,” ujar Hikam.
Terkait dengan agenda itu, Hikam pun menyarankan agar organisasi masyarakat sipil yang masih waras untuk mempertimbangkan lagi keberadaan mereka dalam agenda aksi tersebut.
“Saya kira kelompok-kelompok masyarakat sipil pendukung demokratisasi di negeri ini perlu mengkritisi dan mengambil jarak dari mereka yang berdemo dengan motif politis anti pemerintahan Presiden Jokowi yang tak melakukan pelanggaran konstitusional,” tutur mantan Menteri di era Presiden keempat Abdurahman Wahid ini.
Seruan ini bukan dalam konteks Hikam mendukung RUU HIP yang tengah menjadi polemik. Tapi lebih terhadap pertimbangan akal sehat terhadap isu yang dibawa kelompok ANAK NKRI itu.
“Bukan berarti ikut mendukung RUU HIP, tetapi soal pertimbangan nalar saja. Kelompok masyarakat sipil Indonesia masih mungkin mengusulkan koreksi atas RUU tersebut dan terus mengawal prosesnya di DPR jika dilanjutkan tanpa hingar bingar,” paparnya.
Baca Juga:
Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19
Hikam memandang bahwa jika ormas-ormas sipil tersebut masih pro dengan demokrasi, seharusnya tidak terjebak oleh framing kelompok tertentu.
“Organisiasi-organisasi dalam masyarakat sipil Indonesia yang konsisten mendukung demokratisasi seharusnya tak terjebak oleh manuver-manuver politik yang justru berpotensi memberantakkan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri,” ucapnya. (Knu)
