Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah akan menambah anggaran untuk program bantuan sosial dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi hingga akhir 2021.
"Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat selama tiga bulan hingga akhir 2021," kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Bandung, Rabu (29/3).
Baca Juga:
Jawa Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan di Indonesia
Penambahan alokasi anggaran untuk bantuan sosial tunai tersebut, lanjut Wapres, merupakan upaya guna memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19.
Wapres mengimbau kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan lima bupati daerah prioritas tersebut untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat penerima manfaat dapat menerima bantuan sosial itu.
"Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing," tegas Wapres.
Bantuan sosial tunai tersebut merupakan program perlindungan sosial yang diupayakan Pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Selain itu Pemerintah juga mengupayakan program pemberdayaan bagi masyarakat kelompok miskin ekstrem.
Jawa Barat merupakan satu dari tujuh provinsi yang menjadi target penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021. Total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Barat sebanyak 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Rincian angka penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten tersebut ialah 90.480 jiwa di Kabupaten Cianjur, 93.480 jiwa di Kabupaten Bandung, 69.090 jiwa di Kabupaten Kuningan, 106.690 jiwa di Kabupaten Indramayu dan 106.780 jiwa di Kabupaten Karawang.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan mulai Rabu (29/9) dirinya akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di tujuh provinsi untuk melakukan rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian kemiskinan ekstrem di daerah prioritas.
Daerah yang menjadi prioritas dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat.(Imanha/JawaBarat)
Baca Juga:
Begini Dana Yang Digelontorkan Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan di 2022
