Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti beberapa calon Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, beberapa calon tersebut tak tertib soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Sejauh pemantauan ICW, para calon masih belum tertib soal pelaporan LHKPN, beberapa bahkan belum lapor sama sekali," kata Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter saat dikonfirmasi, Jumat (16/3).
Tercatat, ada 10 nama calon Deputi Penindakan yang belum membuat LKHPN. Dari 10 nama tersebut, 3 calon berasal dari Kepolisian dan 7 calon berasal dari Kejaksaan.
Adapun dari 10 nama tersebut, ada 4 calon yang belum melorkan LKHPN. Mereka yakni, Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Polri Brigjen Toni Harmanto, Perwira Menengah SSDM Polri penugasaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani, Sekretaris Jampidsus Fadil Jumhana dan Oktovianus.
Dari unsur Polri, hanya Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brijen Firli yang telah melaporkan kekayaannya. Sedangkan dari Kejagung, ada lima calon yang telah melaporkan hartanya. Mereka yakni Staf Ahli Jaksa Agung Feri Wibisono, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Wisnu Baroto, Tua Rinkes Silalahi, dan Witono.
Sementara dari 3 nama calon Direktur Penyidikan KPK, hanya Kasubdit IV Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Djoko Poerwanto yang telah melaporkan harta kekayaannya. Sedangkan Kombes Edy Supriyadi dan Staf SDM Mabes Polri Kombes Andy Hartoyo tak ditemukan laporan harta kekayaannya.
Menurut Lola beberapa nama calon Deputi Penindakan maupun Direktur Penyidikan KPK itu juga tidak memiliki prestasi dan rekam jejak yang jelas selama berkarir di institusi masing-masing.
"Ada nama-nama yang tidak jelas prestasi kerja dan rekam jejaknya selama menjabat posisi tertentu di masing-masing institusi," ungkapnya.
"Sehingga harus dipertimbangkan juga untuk membuka peluang menyeleksi orang-orang di luar nama-nama yang sudah ditawarkan oleh masing-masing lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian," kata Lola menambahkan. (Pon)
