Sekwan DPRD DKI Sebut tidak Temukan Bukti Viani Gelembungkan Dana Reses

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 Oktober 2021
Sekwan DPRD DKI Sebut tidak Temukan Bukti Viani Gelembungkan Dana Reses

Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris DPRD DKI Jakarta menyebut tidak ada tindakan mark up dana yang dilakukan oleh anggota Legislatif Parlemen Kebon Sirih, Viani Limardi dalam kegiatan reses.

Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Augustinus mengatakan, pihaknya pasti meneliti, memeriksa dan memverifikasi uang reses yang digunakan dari setiap anggota DPRD DKI.

Baca Juga

PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI

"Untuk reses pertama dari bu Viani itu kami tidak menemukan penggelembungan dana, jadi tidak ada penggelembungan dana reses," tegas Augustinus.

Aga panggilan akrab Augustinus mengaku, sampai saat ini belum ada laporan secara lisan maupun surat yang diterima DPRD dari PSI terkait pemecatan Viani Limardi.

Pada prinsipnya, kata Aga, Sekretaris DPRD tidak akan ikut mencampuri urusan internal PSI, karena tugasnya hanya memfasilitasi fungsi kedewanan.

Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id
Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id

Terkait pemecatan ini, pihaknya menunggu surat dari PSI yang nantinya akan dikirim ke Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Jadi kalau bu Viani akan adukan kembali kami juga belum ada apapun yang disampaikan ke kami," terangnya.

Berdasarkan verifikasinya juga, lanjut Aga, saat reses di bulan Maret 2021 lalu, sudah tak ada lagi dana reses lebih yang masih disimpan Viani.

"Bulan Maret itu sudah selesai. Artinya, Bu Viani mengembalikan. Tapi, secara rijit nominalnya saya harus cek dulu administrasinya," jelasnya. (Asp)

Baca Juga

PSI: Proses Pemecatan Viani dari Anggota DPRD DKI Masih Berjalan

#DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan