Sekolah Hukum PDIP Bahas Watak Pemerintah Populis, tapi Otoriter

MERAHPUTIH.COM - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar sekolah hukum yang diikuti seluruh calon anggota DPR RI, DPRD provinisi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6). Guru Besar Hukum Tata Negara, yang juga mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD akan menjadi pembicara utama dalam sekolah hukum PDIP.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, serta sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tampak hadir di acara tersebut. Mereka ialah Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, dan puluhan kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti sekolah hukum PDIP melalui sambungan daring. Dalam sambutan pembuka, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa ia bersama Mahfud MD telah melaporkan kegiatan sekolah hukum PDIP kepada Megawati.

Dalam pertemuan itu, kata Hasto, Megawati mengatakan sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto.

Baca juga:

Megawati Minta Obor Api Abadi Selesai Rakernas Dipajang di Sekolah Partai PDIP

Politikus asal Yogyakarta ini mengulas soal Mahfud MD yang pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022. Saat itu, seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan bangsa. Indonesia, kata Hasto, menganut ideologi Pancasila dengan konsepsi supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa.

“Pendapat para pakar, termasuk Dr Sukidi, mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism,” ujarnya.

Oleh karena itulah, menurut Hasto, PDIP sebagai partai konsisten di dalam membangun supremasi hukum. "Pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting,” sambung Hasto.

Authoritarian populism dapat dimaknai sebagai struktur dan praktik berpolitik dengan penguasa bekerja mencari popularitas melalui klaim telah mewakili keinginan rakyat, tapi sebenarnya sedang melakukan dominasi serta menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri. Artinya, kata Hasto, terlihat populis tapi sebenarnya otoriter.

Lebih jauh, Hasto mengatakan sekolah hukum PDIP juga merupakan bentuk konsistensi sikap partai pemenang Pemilu 2024 itu dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Oleh karena itu, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.

“Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid,” pungkas Hasto.

Beberapa pakar hukum akan memberikan materi kuliah. Keynote speakers dalam acara ini antara lain Prof Mahfud MD, Prof Gayus Lumbuun, Prof Dr Todung Mulya Lubis, dan Dr Maqdir Ismail.(Pon)

Baca juga:

Megawati akan Beri Arahan ke-93 Kepala Daerah PDIP di Sekolah Partai