Sekolah Garuda akan Dibuka 2026, DPR Minta Akses dan Biaya Dijamin Negara

MerahPutih.com - Empat dari 13 Sekolah Garuda yang tengah dibangun pemerintah, ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, meminta pemerintah benar-benar menjamin aspek inklusivitas pada Sekolah Garuda yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026 itu. Ia menekankan agar sekolah tersebut terbuka untuk semua kalangan tanpa terkecuali.

“Jangan sampai Sekolah Garuda hanya menjadi simbol saja. Pemerintah wajib memastikan akses pendidikan di sekolah ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” tegas Habib di Jakarta, Selasa (16/9).

Baca juga:

Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong pemerintah memberikan jaminan pembiayaan agar siswa tidak terbebani. Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar warga negara yang tidak boleh dikomersialisasi secara berlebihan.

“Siapapun yang menjadi siswa Sekolah Garuda harus mendapat kepastian biaya pendidikan yang terjangkau, bahkan sebisa mungkin ditanggung negara. Jangan sampai sekolah ini justru menjadi beban bagi orang tua,” ujarnya.

Meski begitu, Habib juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas. Ia menekankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kuantitas atau fasilitas, tetapi juga pada mutu guru, kurikulum, serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Jika inklusivitas dan biaya pendidikan sudah dijamin, maka langkah berikutnya adalah memastikan kualitas. Kita tidak ingin Sekolah Garuda hanya ramai di awal, tetapi gagal membentuk generasi unggul,” tambahnya.

Baca juga:

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memastikan sejumlah Sekolah Garuda akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, menyebut proses peninjauan lokasi masih berlangsung, termasuk di Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah).

“Kalimantan Tengah masuk lima besar. Peluangnya cukup besar. Setelah peninjauan lokasi, kita akan menyiapkan laporan sebagai dasar rasionalisasi dalam menentukan lokasi. Jika Pak Menteri dan Pak Presiden setuju, (lokasi) ini bisa menjadi pilihan,” jelas Stella dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9).