Sekjen PENA 98: Kelompok Radikal Jadi Persoalan Besar

Pilgub DKI telah usai 19 April lalu, namun kelompok yang dinilai pemerintah menjadi bagian dari kelompok radikal tetap berkukuh melakukan aksi massa untuk mengintervensi persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Perhelatan Pilgub DKI 2017 telah menyita perhatian publik dan tak pelak lagi telah membuka pintu masuk bagi kelompok radikal yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tentu kita belum lupa, kelompok yang sama melakukan serangkaian Aksi Bela Islam hingga beredarnya spanduk yang melarang untuk menyalati jenazah yang memilih calon tertentu. Hal tersebut, telah mengusik harmonisasi kehidupan warga Jakarta yang selama ini terjalin dengan baik.

Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu mengingatkan, menguatnya kelompok radikal menjadi persoalan besar bagi bangsa ini. Menurutnya, kelompok tersebut menggunakan Pilgub DKI untuk meloloskan kepentingan mereka melalui isu SARA.

"Tapi kemudian mereka harus bertanggung jawab karena Pilkadanya sudah selesai tanggal 19 April, tapi isu SARA dan kebenciannya tidak selesai di tanggal 19 April," ucap Adian saat di temui merahputih.com di Graha Cipta 2, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).

"Mereka menggunakan isu SARA dalam Pilkada, harus bertanggungjawab dengan ekses yang muncul di kemudian hari," sambungnya.

Adian menyayangkan, di negara demokrasi ini, kelompok tersebut masih mengharamkan perbedaan. Pasalnya, hal tersebut terlihat dari sikap mereka terhadap warga yang berbeda pilihan saat Pilgub DKI dengan memberikan ancaman dan stigma.

"Sama persis dengan cara Orde Baru yang membungkam perbedaan dengan ancaman dan stigma," tegasnya.

Adian menilai, dengan alasan apapun aktivis 98 tidak akan pernah rela bila bangsa ini dipecah belah untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Pancasila menjadi ideologi yang sudah final, tidak perlu di ujicoba dengan ideologi lain dan tidak perlu di perdebatkan lagi. NKRI itu final, Pancasila itu final," pungkasnya. (Pon)