Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta untuk mengurus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Hasto menyuap Wahyu bersama dengan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.
“Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (14/3).
Dalam menjalankan aksinya, Hasto disebut turut dibantu oleh eks Komisioner Bawaslu yang pernah menjadi kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. Hal itu lantaran Tio memiliki kedekatan dengan Wahyu.
Baca juga:
Sekjen PDIP Hasto Didakwa Rintangi Penyidikan Kasus Harun Masiku
Jaksa melanjutkan Saeful Bahri meminta Tio menghubungi Wahyu untuk mengurus PAW Harun Masiku yang disebut melanggar hukum.
Tio dan Saeful Bahri merupakan mantan terpidana kasus suap pengurusan PAW Harun Masiku. Keduanya telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
“Atas permintaan Saeful Bahri tersebut, Agustiani Tio Fridelina menghubungi Wahyu Setiawan untuk pengurusan penggantian Caleg Terpilih Dapil Sumsel-1 dari Riezki Aprilia kepada Harun Masiku,” ungkap jaksa.
Dikatakan, pemberian uang suap itu tidak dilakukan sekaligus melainkan secara berkala sejurus dengan upaya Wahyu Setiawan mengurus PAW Harun Masiku.
Baca juga:
“Bahwa Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57,350 atau setara Rp600.000.000 kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017-2022,” kata jaksa.
Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)
