Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani meminta para menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.
Petinggi Gerindra yang juga Ketua MPR itu menyoroti banyaknya persoalan kebijakan di tingkat kementerian yang mengharuskan Presiden Prabowo turun tangan untuk menyelesaikannya.
Menurut Muzani, menteri Kabinet Merah Putih harus terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif sebelum mengeluarkan kebijakan untuk mencegah polemik di masyarakat.
“Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6).
Baca juga:
Istana Bantah Isu Kandungan Migas di Pulau Sengketa Aceh-Sumut, Anggap Cuma Rumor
Muzani menilai sebetulnya persoalan-persoalan yang ramai belakangan itu bisa selesai di tingkat kementerian tanpa menimbulkan polemik.
Apalagi, lanjut dia, seharusnya Presiden menangani persoalan-persoalan lain yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan.
"Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain," imbuh dia dengan nada jengkel, dikutip dari Antara.
Belakangan ini memang muncul sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik hingga Presiden Prabowo harus turun tangan langsung.
Baca juga:
Heboh 4 Pulau Cantik di Anambas Dijual Online di Situs Asing, DPR Langsung Panggil Menteri ATR!
Misalnya, Presiden Prabowo Subianto sampai harus menetapkan empat pulau yang sempat menjadi sengketa batas wilayah antarprovinsi di Sumatera masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Empat pulau yang disengketakan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.
Terbaru, Prabowo juga harus menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano.
Baca juga:
Alasan Pemerintah Pusat Turun Tangan Urai Masalah Pulau Enggano, Bikin Presiden Keluarkan Inpres
Masyarakat di Pulau Enggano sempat mengalami masalah transportasi karena pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu. (*)
