Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menggali sejumlah informasi terkait dengan penindakan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal ini terkait dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Adriatma Dwi Putra (ADP) dan calon Gubernur Sultra Asrun.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini, penyidik KPK masih menggali keterangan dari sejumlah pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak Swasta.
"Benar ada kegiatan dalam proses penyelidikan yang dilakukan di Kendari sejak kemarin malam hingga hari ini. Tim melakukan kroscek dari informasi masyarakat yang kami dapatkan," kata Febri, saat dikonfirmasi, Rabu (28/2).
Menurut Febri, tim penyidik lembaga antirasuah masih melakukan pemeriksaan dilapangan. Salah satunya adalah, kata Febri dengan mengkroscek sejumlah keterangan dari sejumlah pihak terkait.
"Untuk itu perlu dilakukan klarifikasi terhadap sejumlah orang di sana. Ada unsur kepala daerah, swasta dan PNS yang diklarifikasi saat ini," jelas Febri.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Front Pembela Rakyat, Ridwan Azali, memberikan apresiasi kepada tim satgas lembaga antirasuah yang melakukan penangkapan terhadap pejabat publik di Provinsi Sultra.
"Karena praktik suap seperti itu sebenarnya seolah telah menjadi kelaziman di daerah selama ini, namun sayang aparat penegak hukum di daerah selama ini terkesan pura-pura tidak mengetahuinya hingga tidak pernah di tindak secara hukum," kata Ridwan.
Ridwan menambahkan, dengan adanya penangkapan Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra itu, dia berharap bisa menjadi pelajaran berharga kepada seluruh pejabat negara di Sultra untuk tidak memakan uang rakyat.
Terlebih, kata dia, dengan adanya penangkapan tersebut, menjadi contoh dan preseden yang buruk untuk generasi penerus yang melanjutkan roda pemerintahan di Sultra. Menurut Ridwan, KPK harus tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk memberangus praktik korupsi.
"Korupsi telah mewabah hampir ke setiap jenjang yang ada. Mari sama-sama terus kita jaga dan dukung KPK demi wujudkan Indonesia yang terbebas korupsi," pungkasnya. (Pon)
