Sejumlah Pihak Masih Diperiksa KPK Terkait OTT di Sultra

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 28 Februari 2018
Sejumlah Pihak Masih Diperiksa KPK Terkait OTT di Sultra

Calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun turun dari ruang penyidik Polda Sultra usai diperiksa penyidik KPK. ANTARA FOTO/Jojon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menggali sejumlah informasi terkait dengan penindakan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal ini terkait dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Adriatma Dwi Putra (ADP) dan calon Gubernur Sultra Asrun.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini, penyidik KPK masih menggali keterangan dari sejumlah pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak Swasta.

"Benar ada kegiatan dalam proses penyelidikan yang dilakukan di Kendari sejak kemarin malam hingga hari ini. Tim melakukan kroscek dari informasi masyarakat yang kami dapatkan," kata Febri, saat dikonfirmasi, Rabu (28/2).

Menurut Febri, tim penyidik lembaga antirasuah masih melakukan pemeriksaan dilapangan. Salah satunya adalah, kata Febri dengan mengkroscek sejumlah keterangan dari sejumlah pihak terkait.

"Untuk itu perlu dilakukan klarifikasi terhadap sejumlah orang di sana. Ada unsur kepala daerah, swasta dan PNS yang diklarifikasi saat ini," jelas Febri.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Front Pembela Rakyat, Ridwan Azali, memberikan apresiasi kepada tim satgas lembaga antirasuah yang melakukan penangkapan terhadap pejabat publik di Provinsi Sultra.

"Karena praktik suap seperti itu sebenarnya seolah telah menjadi kelaziman di daerah selama ini, namun sayang aparat penegak hukum di daerah selama ini terkesan pura-pura tidak mengetahuinya hingga tidak pernah di tindak secara hukum," kata Ridwan.

Ridwan menambahkan, dengan adanya penangkapan Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra itu, dia berharap bisa menjadi pelajaran berharga kepada seluruh pejabat negara di Sultra untuk tidak memakan uang rakyat.

Terlebih, kata dia, dengan adanya penangkapan tersebut, menjadi contoh dan preseden yang buruk untuk generasi penerus yang melanjutkan roda pemerintahan di Sultra. Menurut Ridwan, KPK harus tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk memberangus praktik korupsi.

"Korupsi telah mewabah hampir ke setiap jenjang yang ada. Mari sama-sama terus kita jaga dan dukung KPK demi wujudkan Indonesia yang terbebas korupsi," pungkasnya. (Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Febri Diansyah #Operasi Tangkap Tangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer Punya Harta Rp17,6 Miliar
Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, yang dikutip MerahPutih.com, Kamis (21/8), Noel terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 17 Januari 2025.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Terjaring OTT KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer Punya Harta Rp17,6 Miliar
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Indonesia
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan salah satu direksi dan pihak swasta terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Indonesia
KPK Gelar OTT di Jakarta Terkait Kasus di BUMN Inhutani V
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menambahkan salah satu direksi dan pihak swasta terjaring dalam OTT tersebut.
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
KPK Gelar OTT di Jakarta Terkait Kasus di BUMN Inhutani V
Indonesia
Ditangkap setelah Rakernas NasDem, Bupati Koltim Dibawa ke Markas KPK Hari Ini
Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di markas antirasuah, hari ini, Jumat (8/8).
Dwi Astarini - Jumat, 08 Agustus 2025
Ditangkap setelah Rakernas NasDem, Bupati Koltim Dibawa ke Markas KPK Hari Ini
Indonesia
Bupati Koltim Ditangkap setelah Rakernas Partai NasDem
Abdul Azis akan dibawa ke Jakarta pada hari ini.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Agustus 2025
Bupati Koltim Ditangkap setelah Rakernas Partai NasDem
Indonesia
KPK Bongkar Kasus Suap Pembangunan Rumah Sakit Lewat OTT di Tiga Lokasi
KPK membongkar kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit lewat operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi berbeda pada Kamis (7/8) hari ini.
Frengky Aruan - Kamis, 07 Agustus 2025
KPK Bongkar Kasus Suap Pembangunan Rumah Sakit Lewat OTT di Tiga Lokasi
Indonesia
Soal OTT Bupati Kolaka Timur, NasDem Minta KPK Tak Bikin 'Drama'
Partai NasDem memberikan klarifikasi atas informasi yang menyebut Bupati Kolaka Timur (Kotim), Abdul Azis, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Frengky Aruan - Kamis, 07 Agustus 2025
Soal OTT Bupati Kolaka Timur, NasDem Minta KPK Tak Bikin 'Drama'
Indonesia
Kemarin Minta Maaf 2025 Baru 2 Kali OTT, KPK Langsung Operasi Senyap Hari Ini
Operasi senyap terbaru KPK itu menyasar Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Kemarin Minta Maaf 2025 Baru 2 Kali OTT, KPK Langsung Operasi Senyap Hari Ini
Bagikan