Sejumlah Lembaga Islam Indonesia Hadiri Konferensi Islam Moderat di Irak

Eddy FloEddy Flo - Senin, 25 Juni 2018
Sejumlah Lembaga Islam Indonesia Hadiri Konferensi Islam Moderat di Irak

Delegasi Indonesia dari Kementerian Agama yang mengikuti Konferensi Islam Moderat di Irak (Foto: Kemenag)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Beberapa lembaga dan ormas Islam dari Indonesia menghadiri Konferensi Internasional Islam di Baghdad, Irak.

Delegasi Indonesia terdiri dari tujuh orang yakni Muchlis M Hanafi (Ketua Delegasi, mewakili Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin),Muhyiddin Junaidi (MUI), Ikhwanul Kiram Masyhuri (Alumni Al Azhar), Saiful Mustafa (UIN Malang/NU), Fathir H Hambali (Alumni Syam), Auliya Khasanofa (Muhammadiyah) dan Thobib Al Asyhar (Kemenag).

"Saya mewakili Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selaku ketua delegasi," kata Muchlis M Hanafi.

Konferensi bertaraf dunia tersebut membahas secara khusus tentang Wasathiyah dan Islam Moderat dan diselenggarakan oleh Dewan Wakaf Sunni Republik Iran mulai tanggal 25-27 Juni 2018. Dalam siaran pers yang diterima Senin (25/6), Muchlis M Hanafi dari Kementerian Agama menyatakan Indonesia akan memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan kembali Irak pascakonflik.

Konferensi Islam Moderat di Irak
Dewan Wakaf Sunni Irak selaku penyelenggara konferensi Islam Moderat (Foto: iraqtoday)

Menurut Muchlis, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung upaya pembangunan kembali Irak, baik di bidang politik maupun ekonomi.

"Kita berharap ke depan akan semakin erat, terutama dalam mengembangkan pemahaman keagamaan yang moderat," kata dia.

Muchlis akan ikut berbicara pada konferensi tersebut. Muchlis mengaku akan menyampaikan paparan tentang dunia tanpa kelompok bersenjata ISIS. Menurut dia, setelah kekalahan ISIS di Irak dan Suriah, kini banyak negara di Eropa, Afrika dan Asia merasa dihantui oleh "arus balik" ISIS ke negara asal mereka.

Terdesak di Irak dan Suriah, kata Muchlis Hanafi sebagaimana dilansir Antara, sel-sel gerakan ISIS akan menyebar di beberapa negara dengan membawa pemikiran ekstrem radikal berikut keahlian dalam menyusun strategi.

"Bukan tidak mungkin mereka mentransfer pemikiran dan keahliannya kepada kelompok-kelompok ekstrem di tingkat lokal," kata dia.

Para pemimpin Sunni Irak bersama pengikutnya
Islam Sunni irak mendapat tantangan besar pascakonflik (Foto: iraqtoday)

Dalam konteks itu, Muchlis menilai perlu kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme untuk mencegah kemunculan ISIS baru. Paling tidak, meminimalisir dampak negatif ISIS dan membatasi ruang geraknya.

Selain itu, kata dia, diperlukan juga upaya untuk meluruskan kesalahpahaman terhadap beberapa konsep dasar ke-Islaman yang selama ini menjadi salah satu faktor kuat munculnya ekstremisme dan terorisme.

"Negara-negara Islam harus merapatkan barisan dan bergandengan tangan untuk mengkonter ideologi tersebut dan membentengi generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam kubangan pemikiran radikal," papar Muchlis.

Melalui berbagai program, kata dia, terutama pendidikan agama dan keagamaan, pemerintah Indonesia dengan didukung oleh ormas-ormas Islam berkomitmen untuk terus memperkuat moderasi Islam sebagai sebuah cara mengelola keberagamaan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Bahasa Indonesia Makin Memikat Para Mahasiswa Rusia

#Irak #Kementerian Agama #ISIS
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Kebijakan ini sengaja diambil untuk menghindari keributan maupun intrik di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Pejabat Kemenag membagikan kuota tambahan haji khusus tersebut kepada asosiasi agensi perjalanan haji.
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Berita
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK, Selasa (9/8). Ia dipanggil sebagai saksi kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Indonesia
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Budi menyebut aset tersebut diduga milik salah seorang aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.
Frengky Aruan - Selasa, 09 September 2025
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
Hal ini disampaikan terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Agustus 2025
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Badan Penyelenggaraan Haji segera menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Wisnu Cipto - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Indonesia
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Pemerintah telah menyerahkan DIM RUU Haji ke DPR RI, termasuk usulan pembentukan kementerian haji.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 Agustus 2025
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Bagikan