Sejarawan Sebut Rezim Jokowi Duplikasi Praktik Kolonial Belanda

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Agustus 2024
Sejarawan Sebut Rezim Jokowi Duplikasi Praktik Kolonial Belanda

Sejarawan Bonnie Triyana bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejarawan Bonnie Triyana mengungkapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kejam dari era kolonialisme Belanda. Sebab ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) untuk pihak kapitalis di era Jokowi malah berumur jauh lebih panjang ketimbang saat Belanda masih berkuasa menjajah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Bonnie saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku "Merahnya Ajaran Bung Karno" dalam rangka Refleksi Kemerdekaan ke-79 RI yang digelar Persatuan Alumni GMNI Lebak di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Jumat (16/8).

Mulanya, Bonnie menjelaskan sumber-sumber ekonomi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial. Sejak tahun 1870, pemerintah kolonial mengenalkan Agrarische Wet (UU Agraria) yang memperbolehkan penguasaan tanah oleh pemerintah kolonial guna kepentingan eksploitasi kapital.

Baca juga:

Prabowo Ngaku Tidak Mengerti Jika PDIP Merasa Ditinggal

"Agrarische Wet itu bisa 70 tahun kuasai tanah, 70 tahun untuk mengelola tanah tersebut guna kepentingan-kepentingan kapital saat itu," kata Bonnie.

Bonnie lantas menyinggung pemerintahan Jokowi lebih parah dari Kolonial Belanda dalam hal pemberian izin penguasaan tanah.

"Hari ini ada orang yang menyewakan HGU 190 tahun. Jadi lebih parah dari zaman kolonial, Ini bukan lagi bau kolonial, tapi busuknya praktik kolonial yang diulang lagi, dan orang yang melakukan itu Presiden Jokowi," ujar Bonnie.

Baca juga:

Tinggalkan PDIP, PPP Gabung Koalisi Indonesia Maju

Oleh karena itu, Bonnie menilai pemerintahan Jokowi seolah mencerminkan praktik kolonialisme baru. Bonnie memandang tindakan tersebut melenceng dari semangat kemerdekaan. Sebab pemerintahan Jokowi malah menyengsarakan rakyat.

"Sehingga kita bisa katakan dia bertanggungjawab atas replikasi kolonialisme baru per hari ini dalam sudut pandang penyewaan tanah yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, yang justru mereplikasi apa yang terjadi di zaman kolonial melalui Agrarische Wet," tegas Bonnie. (Pon)

#Bonnie Triyana #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan