Eddy Flo
MerahPutih.Com - Hari ini, Jumat (11/5) ribuan umat Islam kembali turun ke jalan meminta AS segera membatalkan dukungannya terhadap pemindahan ibukota Israel.
Aksi solidaritas terhadap Palestina ini merupakan kesekian kalinya digelar di kawasan Monas, Jakarta. Selain itu, massa aksi bela Palestina menyasar Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Dengan menggunakan berbagai atribut unjuk rasa, massa juga mendesak pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam pembebasan Palestina.
Pertanyaannya, dengan jumlah massa fantastis, mungkinkah kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk bersinggungan dengan Politik dalam negeri?
Menilai hal itu, Pengamat Politik Timur Tengah Muhammad Lutfi mengatakan, secara langsung aksi-aksi demo Bela Palestina tidak pernah bersinggungan langsung dengan politik dalam negeri.
Sebab, secara konstitusional bangsa Indonesia juga mendukung kemerdekaan dunia, termasuk Palestina. Apalagi dukungan terhadap Palestina sudah ditegaskan pemerintah.
"Kalau politik dalam negeri saya kira tidak ada. Karena indonesia juga bersikap keras terhadap hal itu, Jokowi sendiri menyatakan tidak setuju dengan pemindahan ibukota. Saya kira pemerintah dengan rakyat sejalan terkait hal ini," kata Lutfi saat dimintai keterangan, Jumat (11/5).
Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (UI) ini melihat, sejumlah domontrasi bela Palestina yang digelar ormas Islam masih pada tahapan murni, kecuali ada yang berupaya memainkan itu.
"Demo hari ini masih menyatakan ketidaksetujuan terhadap langkah Trum terkait pemindahan ibu kota. Dampak lanjut sementara tidak ada. Tujuannya memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen mendukung palestina, saya kira kemungkinan selanjutnya mungkin kumpulkan dana, itu positif," kata dia.
Namun demikian, menjelang pesta demokrasi mendatang, barisan dalam jumlah besar seperti ini sangat rawan disusupi kepentingan politik.
"Paling dalam situasi pemilu kekuatan seperti ini bisa dialihkan, bisa saja, tergantung yang memainkannya. Tapi sampai detik ini seperti yang disampaikan Bahtiar Nasir tidak boleh ada politik, jadi itu murni," ucap Lutfi.
Terpisah, pengamat politik Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, aksi bela Palestina yang digelar hari ini telah tersusupi oknum yang punya kepentingan politik.
Hal itu terlihat dari orasi sejumlah tokoh aksi 115 yang membawa-bawa isu 2019 ganti presiden.
"Yang jelas demo itu politik. Politik itu berdimensi luas ada politik Palestina terkait penindasan palestina lalu politik dalam negeri. Tadi ada orator menyinggung soal ganti presiden 2019. Mungkin sebagian ada yang berkeinginan seperti itu," kata Ujang.
Apalagi, melihat kondisi bangsa terkini yang dinilai banyak masalah. Pastinya akan lebih mudah untuk disusupi.
"Namanya juga orasi di depan umum terbawa perasaan terhadap Palestina dan bangsa sendiri yang banyak masalah juga, dolar sudah 14 ribu," terangnya.
Terlebih, lanjutnya, menjelang kontestasi Pemilu mendatang, tentunya semakin banyak kepentingan yang juga ikut beradu kekuatan.(Fdi)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Singapura Dipilih Jadi Tempat Pertemuan Pertama Trump dan Kim Jong Un
