SBY Ingatkan Kader Hanya Ada Satu Matahari di Partai Demokrat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 18 April 2022
SBY Ingatkan Kader Hanya Ada Satu Matahari di Partai Demokrat

SBY. (FB/Susilo Bambang Yudhoyono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berada di jalur yang benar. Demikian disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya amati dan saya nilai apa yang dilakukan oleh para pemimpin dan kader sudah berada di arah dan jalur yang benar. Sudah on the right track. Oleh karena itu, lanjutkan,” kata SBY dalam acara Silaturahmi dan Kontemplasi Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (17/4)

Presiden RI ke-6 ini mengingatkan, kepemimpinan AHY di Partai Demokrat merupakan yang sah. Oleh karena itu, SBY tak ingin ada matahari kembar di berlambang Mercy tersebut.

Baca Juga:

Menkeu era SBY Punya Cara Mudah Petakan 120 Juta Penduduk Rentan Miskin

"Saat ini dalam perjuangan politik Demokrat yang memimpin adalah Ketum AHY. Ingat, hanya ada satu matahari dalam Partai Demokrat," tegas dia.

SBY mengakui, dirinya tidak lagi aktif di politik dalam dua tahun terakhir. Keputusannya untuk mundur dalam kegiatan politik praktis telah diambil sejak istrinya Ani Yudhoyono masih mendampinginya.

Meskipun tidak aktif secara langsung, SBY mengaku terus mendukung langkah politik yang dilakukan ketua umum dan para kader Demokrat.

Baca Juga:

SBY Suarakan Perdamaian, Minta Masyarakat Internasional Dukung Gencatan Senjata Rusia dan Ukraina

"Saya berpikir dan telah mengambil keputusan bahkan ketika itu Ibu Ani masih mendampingi saya untuk lebih baik saya berada di belakang," ungkap SBY.

Lebih lanjut, SBY meminta para kader Partai Demokrat untuk selalu memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Tut wuri handayani. Tentu sambil memberikan doa dan dukungan, kepada kader di seluruh tanah air. Ada kalanya kita memimpin, ada kalanya kita dipimpin," tutup SBY. (Pon)

Baca Juga:

Dukung Jokowi 3 Periode, PSI Seret Nama SBY hingga Jusuf Kalla

#SBY #Partai Demokrat #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Bagikan