Menkeu era SBY Punya Cara Mudah Petakan 120 Juta Penduduk Rentan Miskin

MerahPutih.com - Tersedia insentif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi kelompok masyarakat rentan demi mengurangi tekanan akibat gejolak pandemi COVID-19. Ekonom Senior Chatib Basri mempunyai cara sederhana sebagai masukan kepada pemerintah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Menurut Chatib, target penerima bantuan 160 juta penduduk sebetulnya sudah dapat mencakup total warga miskin di Indonesia. Bekas Menteri Keuangan itu menjelaskan kelompok rentan di Indonesia atau biasa disebut expiring middle class adalah sebanyak 120 juta orang.

Baca Juga:

Orang Kaya dan Miskin Semakin Timpang

“Saya setuju fokus harus kepada vulnerable group. Kalau saya bicara 160 juta penduduk Indonesia itu 40 juta rumah tangga dengan hitungan bapak, ibu, dan dua anak,” kata Chatib, dalam diskusi Indonesia Macroeconomic Updates 2022 di Jakarta, Senin (4/4).

Namun, Chatib mengungkapkan pekerja rumah pemerintah sebetulnya menjamin jatah insentif pandemi itu jatuh tepat sasaran kepada 120 juta penduduk rentan. Apalagi, lanjut dia, cukup sulit untuk menentukan dan mendapatkan data terkait masyarakat yang benar-benar rentan mengingat banyak bansos yang sempat tersalurkan tidak sesuai target.

Chatib menyarankan ada cara yang dapat diaplikasikan pemerintah untuk bisa mengetahui masyarakat yang benar-benar rentan, yakni membiarkan masyarakat tersebut untuk menunjukkan benar-benar rentan. “Jangan menargetkan orang miskin, but let them show themselves,” ujar Chatib.

Cara ini, lanjut dia, dapat dipelajari dari pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Prakerja. Menurut dia, dahulu orang rela antre sekitar 5-6 jam hanya demi uang Rp150 ribu dari pemerintah.

“Jadi mereka yang beneran miskin akan ngantre, dari situ akan didapatkan by name by address. Saya yakin orang punya enggak akan mau ngantri 5-6 jam,” ungkap Chatib.

Baca Juga:

Chatib Basri Ditunjuk Sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Mandiri

Kata Chatib, pelajaran serupa juga bisa diambil dari penerapan Kartu Prakerja, ketika orang tetap mengikuti program ini meski tahu ilmu yang didapat sama dengan menonton di YouTube menandakan masyarakat tersebut memang rentan. “Kalau katakan lah programnya sama di YouTube tapi dia tetap ikut, berarti dia butuh uangnya,” ujanya.

Atas dasar itu, Chatib meyakini data Program Kartu Prakerja dan BLT akan membantu pemerintah menentukan kelompok menengah yang benar-benar rentan. “Bisa diidentifikasi nanti by name by address. Ini bisa membantu pertanyaan kelompok kelas menengah mana yang desprate yang enggak sekadar ikut-ikutan,” tutup Menkeu era Presiden SBY itu. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Perlindungan Sosial Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan Baru