Satu Jenderal Polri dan Dua Pejabat Kejaksaan Lolos Seleksi Deputi Penindakan KPK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 27 Maret 2018
Satu Jenderal Polri dan Dua Pejabat Kejaksaan Lolos Seleksi Deputi Penindakan KPK

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (MP/Angga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Satu orang pejabat Polri dan dua pejabat Kejaksaan Agung dinyatakan lolos tahap seleksi sebagai calon Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga nama itu dinyatakan lolos setelah melewati seleksi oleh tim penyeleksi lembaga antirasuah dan eksternal.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ketiga nama yang telah mengikuti tahap akhir wawancara dengan pimpinan KPK adalah Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Firli, mantan Jaksa Penuntut Umum KPK Wisnu Baroto dan Kepala Kejaksaan Negeri Malang Witono.

"Telah dilakukan wawancara oleh pimpiban KPK terhadap tiga calon Deputi Penindakan KPK yaitu Firli, Wisnu Baroto dan Witono," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (27/3).

Febri menuturkan, ketiga nama itu sebelumnya telah mengikuti proses seleksi secara bertahap bersama dengan calon lainnya. Proses seleksi sendiri dilakukan oleh lembaga independen atau pun eksternal.

Menurut Febri, usai mengikuti wawancara dengan pimpinan, baik pihak internal maupun eksternal akan berempug untuk menentukan satu dari tiga calon yang dinyatakan lolos dari proses seleksi tersebut.

Selain itu, sambung Febri, semua masukan dari masyarakat terkait tiga nama ini akan jadi pertimbangan lembaga antirasuah dan pihak ekternal meloloskan salah satu calon.

"Setelah wawancara pimpinan akan mempertimbangkan seluruh informasi yang didapatkan selama proses seleksi dan saat wawancara serta jika ada masukan dari masyarakat," tuturnya.

Febri belum bisa memastikan kapan pihaknya mengumumkan nama calon yang terpilih menjadi Deputi Penindakan baru. Dia hanya menyebut Deputi Penindakan yang baru akan diumumkan setelah pimpinan KPK dan pihak ekternal menentukan siapa calon yang layak.

Sebelumnya, 10 nama yang didaftarkan sebagai Deputi Penindakan pengganti Irjen Heru Winarko. Dari 10 pendaftar itu, tiga nama dari Polri dan tujuh orang dari Kejagung.

Tiga nama dari Korps Bhayangkara yakni, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Firli, Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Polri Brigjen Toni Harmanto serta Perwira Menengah SSDM Polri dan Tata Ruang dengan penugasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani.

Sedangkan tujuh nama dari Kejagung yaitu, Feri Wibisono selaku Staf Ahli Jaksa sekaligus mantan Direktur Penuntutan KPK, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Fadli Zumhana dan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Heffinur.

Kemudian, mantan Jaksa Penuntut KPK Wisnu Baroto, Inspektur Muda Intelijen dan Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Pengawasan Oktovianus, Jaksa Tua Rinkes Silalahi dan Kepala Kejaksaan Negeri Malang Witono. (Pon)

#KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Bagikan