Saran Buat Jokowi: Tes Massal Gratis Ambil dari Perintah Pemangkasan Anggaran

Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggalakan tes cepat corona massal seharusnya diberlakukan gratis bagi semua orang. Alokasi dananya bisa diambil dari perintah Presiden agar semua instansi negara di pusat daerah memangkas anggaran tak penting.

"Anggarannya bisa diambil dari perjalanan dinas pejabat, lalu anggaran BUMN. Anggota Dewan kan punya Dapil dan terima tunjangan dan dialihkan untuk menyelamatkan dapilnya," kata Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (20/3).

Baca Juga:

Semua Instansi Negara Dengar Titah Jokowi: Pangkas Belanja tidak Penting!

Menurut Trubus, tes gratis untuk semua orang takkan merugikan keuangan negara, malah sebaliknya akan membantu pemerintah mencegah penyebaran corona. Keuntungan lainnya, lanjut dia, bisa meredam kepanikan masyarakat karena saat ini banyak masyarakat enggan mengikuti tes karena hanya berlaku gratis bagi mereka yang terbukti positif.

"Ini bentuk kompensi untuk masyarakat agar masyarakat tak panik. Karena ini bentuk mengurangi penyebaran dan pemetaan virus corona," ujar dosen Universitas Trisakti itu.

Namun, Trubus mengingatkan fasilitas gratis ini jangan malah disalahgunakan diberikan kepada mereka yang ingin berpergian atau dinas ke luar negeri sebagai syarat mengunjungi negara lain. "Kalau itu harus bayar. Kalau keperluan khusus seperti dinas ke luar negeri perlu bayar," tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan untuk melakukan rapid test dengan cakupan yang lebih besar untuk deteksi dini pasien yang kemungkinan terpapar virus corona atau COVID-19.

Hal ini sukses diterapkan di Korea Selatan (Korsel). Namun, alat-alat tes masih dalam proses mendatangkan ke Indonesia.

Baca Juga:

Cegah Corona, Pulang dari Luar Negeri ASN Pemkot Solo Diminta Karantina Mandiri

"Segera lakukan rapid tes. Tes cepat dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini, kemungkinan awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan," tegas Jokowi, Kamis (19/3).

Jokowi meminta agar pemeriksaan tersebut bisa diperbanyak di sejumlah tempat untuk melakukan tes yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait, tak terkecuali lembaga riset maupun perguruan tinggi.

"Saya minta rapid test terus diperbanyak dan juga diperbanyak di tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit baik pemerintah, milik BUMN, pemerintah daerah, rumah sakit milik TNI, Polri, dan swasta yang mendapatkan rekomendasi Kementerian Kesehatan," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

KBRI: Seorang WNI di Singapura Terinfeksi Virus Corona