Saksi Sebut Anak Buah SYL Video Call Bahas KPK dan Diminta Siapkan Dolar

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 24 April 2024
Saksi Sebut Anak Buah SYL Video Call Bahas KPK dan Diminta Siapkan Dolar

Mantan Sespri Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan), Merdian Tri Hadi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah hal terungkap di dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/4).

Eks Sespri Sekjen Kementerian Pertanian, Merdian Tri Hadi dalam kesaksiannya mengungkap bahwa terdakwa Kasdi Subagyo pernah menjalin komunikasi dengan seseorang melalui panggilan video (video call). Dalam percakapan itu, keduanya berbicara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga:

Saksi Ungkap Dua Anak Buah SYL Temui Waketum NasDem Ahmad Ali

Awalnya, Merdian membeberkan soal pertemuan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta dengan Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali. Merdian menyampaikan bahwa Kasdi menindaklanjuti pertemuan pertama dengan menemui seorang politisi di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Di dalam perjalanan setelah dari NasDem Tower, Kasdi menerima sambungan telepon dari Hatta. Ketika itu Hatta memberi nomor ponsel seseorang kepada Kasdi.

“Apa yang mereka bicarakan?” tanya hakim dalam persidangan.

“Pak Kasdi hanya diberikan nomor sama Pak Hatta diminta 'Pak Sekjen tolong hubungi ke nomor ini',” ucap Merdian.

Selanjutnya, Kasdi melakukan panggilan video dengan nomor tersebut. Merdian menuturkan pada kesempatan pertama yang menerima panggilan video dari Kasdi adalah orang lain. Setelahnya, Kasdi berbicara dengan orang yang memang dituju.

“Siapa orang kedua itu? Apakah masih tetap orang KPK?” tanya hakim.

“Saya tidak tahu, cuma dari pembahasannya membicarakan soal ketua,” ujar Merdian.

Baca juga:

SYL Copot Bawahan Ogah Bayar Tagihan Kartu Kredit Ratusan Juta

Merdian membeberkan bahwa dalam sambungan panggilan video itu, Kasdi sempat diperingatkan oleh seseorang agar tidak salah lagi mengatasnamakan 'ketua'.

“Yang pertama Pak Kasdi ditegor sama orang di sana bahwa 'Kementan hati-hati jangan sampai salah orang lagi, jangan sampai ada orang yang mengatasnamakan ketua',” ungkap Merdian

Selain itu, lanjut Merdian, pada pembicaraan itu Kasdi sempat diminta menyiapkan uang pecahan dolar.

“Maksudnya ini ketua apa? Ketua KPK?” tanya hakim.

“KPK, Jadi Pak Kasdi minta 'izin bapak arahan bagaimana', hanya menanyakan bagaiman arahannya, 'ya udah siapkan saja 5 nanti kami atur',” ucap Merdian.

Kasdi disebut sempat bertanya kepada orang dalam panggilan video itu soal maksud angka 5. Akan tetapi, orang itu tak memberikan jawaban yang jelas, dan hanya menyebut uang dolar tanpa perincian nominal.

“Pak Kasdi menanyakan 5 apa maksudnya, yang pihak sana menjawabnya dolar. Pak Kasdi bilang 'baik pak saya koordinasikan dulu',” kata Merdian. (Pon)

Baca juga:

SYL Bayar Tagihan Kartu Kredit Rp215 Juta Pakai Anggaran Kementan

#Syahrul Yasin Limpo #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Kegiatan atau tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih bisa dijalankan oleh menteri.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
KPK menelusuri aliran dana, aset, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pasal TPPU berpotensi diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Indonesia
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
Bagikan