Saham Badan Usaha Tambang Ormas Keagamaan Harus Milik Koperasi

MerahPutih.com - Presiden Jokowi telah mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya akan sangat selektif dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) meski ada kebijakan pemerintah yang memberi peluang bagi organisasi masyarakat (ormas) mengelola usaha pertambangan.

Kementerian Investasi tetap melakukan verifikasi dan memberi persyaratan yang ketat, salah satunya adalah ormas tersebut harus memiliki badan usaha.

"Pemerintah nanti yang menentukan nanti misalnya, ada yang ngajuin. Kita verifikasi memenuhi syarat, kita kasih dan persyaratannya akan ketat, tidak gampang, harus dia punya badan usaha," kata Bahlil usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6).

Baca juga:

Romo Beny Ingatkan Ormas Keagamaan tak Paksakan Diri Kelola Tambang

Selain memiliki badan usaha, lanjut Bahlil, badan usaha ormas tersebut sahamnya harus dimiliki oleh koperasi. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, nantinya IUP tidak dapat dipindah tangan.

"Dan pengelolaannya harus profesional sehingga mampu bisa memberikan pendapatan kepada badan usaha milik organisasi masyarakat dan keagamaan untuk menunjang program-program sosialnya," katanya.

Ia meyakini, saat ini ormas sekarang sudah tidak seperti dulu. Di mana, saat ini, ormas memiliki kader bagus, punya pengusaha dan miliki uang.

"Asal sesuai kaidah dan jaga lingkungan, jaga pajak, bayar pajak, kenapa tidak," ujar Bahlil.

Baca juga:

Pengamat Khawatir Ormas Keagamaan Ikut Terseret ke Lingkaran Mafia Tambang

Bahlil mengatakan, kebijakan pemberian konsesi tambang tersebut berlaku bagi seluruh ormas keagamaan. Dan pihaknya akan terus memberikan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan permasalahan ini agar tidak terjadi informasi yang simpang siur.

"Kita (pemerintah) bicara baik-baik, apa yang belum jelas kita akan jelaskan," ungkapnya. (*)