Sah ! Badrodin Haiti Jadi Kapolri

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Kamis, 16 April 2015
Sah ! Badrodin Haiti Jadi Kapolri

Calon Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti (tengah) keluar dari ruang rapat Komisi III DPR usai mengikuti uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/4). (antara foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Proses pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri berjalan mulus. Setelah lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh komisi III DPR RI, proses pencalonan jenderal bintang 3 untuk memjadi pucuk pimpinan korps Bhayangkara segera dibawa ke rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna yang dimpin Wakil Ketua DPR RI yang juga politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, pencalonan Badrodin Haiti disetujui oleh 10 fraksi partai politik di DPR RI. Komjen Pol Badrodin Haiti terpilih secara aklamasi sebagai Kapolri.

"Apakah saudara sekalian setuju," tanya Fadli Zon kepada hadirin. (BACA: Luhut Binsar Manfaatkan Jokowi?)

Pertanyaan tersebut segera dijawab dengan kompak dan serempak oleh politikus di Senayan.

"Setuju," jawab hadirin dengan kompak. (BACA: Fadli Zon: Polisi Parlemen Paling Tinggi Berpangkat Kombes)

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI yang juga politikus Partai Golkar, Aziz Syamsuddin mengatakan setelah disetujui parlemen, maka pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat yang dikirim itu berisi permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang sebelumnya dicalonkan sebagai calon Kapolri.

Rapat paripurna itu dihadiri oleh 283 orang politikus dari 10 fraksi partai politik di DPR RI. (bhd)

#Komisi III DPR #Komjen Pol Badrodin Haiti #Calon Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Indonesia
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan tidak ada surat presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Bagikan