Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, safari politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa saja dibaca dalam dua perspektif. Teranyar AHY menemui Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Wempy menjelaskan, kunjungan ini dalam rangka membangun komunikasi politik terkait dengan momentum yang terdekat yakni pilkada 9 Desember 2020.
Baca Juga
Harlah Pancasila, AHY Soroti Ancaman Terhadap Jurnalis dan Akademisi di Indonesia
"Kita tahu bahwa dalam pilkada setiap partai akan membangun koalisi terutama bagi daerah yang mana partai Golkar maupun Demokrat tidak bisa mengusung sendiri karena keterbatasan jumlah kursi DPRD atau perolehan suara pada pileg 2019 yang lalu," jelas Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (28/6)
Sementara yang kedua, bisa saja pertemuan ini menjadi komunikasi awal dalam rangka membangun kekuatan atau poros baru menuju pilpres 2024.
Sebab kedua ketua partai mempunyai peluang untuk bisa maju dalam pilpres yang akan datang. Apalagi Jokowi sudah tidak akan maju lagi karena sudah dua periode. Oleh sebab itu, memberi peluang yang besar bagi partai-partai untuk memunculkan figurnya.
Baca Juga
Datangi Parpol Pendukung Jokowi, AHY Dinilai Tengah Cari Panggung
"Kalau kedua partai ini serius membangun koalisi pada pilkada hingga pilpres 2024, maka tentu kita bisa baca bahwa bisa akan muncul poros baru dalam pilpres yang datang dengan konfigurasi Airlangga-AHY sebagai Capres dan Cawapres," jelas Wempy.
Wempy yakin, langkah AHY melakukan safari politik kepada semua parpol pemerintah bisa saja bahwa ini bagian dari memohon restu untuk masuk dalam koalisi pemerintah.
"Hal tersebut pernah dilakukan oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto ketika mau masuk dalam kabinet Jokowi-Amin," imbuh Direktur Indo Polling Network ini.
Wempy melihat, peluang Demokrat masuk koalisi Jokowi sangat sulit. Sebab, kalau Demokrat mau masuk dalam koalisi pemerintah mesti sedari awal sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan komunikasi secara langsung dengan Jokowi. Namun hal tersebut gagal.
Baca Juga
Bisa saja menjelang berakhirnya masa jabatan kabinet Jokowi-Amin dan ada perombakan kabinet, maka bisa saja Demokrat masuk dalam koalisi pemerintah.
"Tapi dengan catatan bahwa Demokrat mesti sejalan dengan partai atau capres dan cawapres yang didukung oleh koalisi yang dibangun Pak Jokowi dan PDIP.," terang Wempy. (Knu)
