MerahPutih.com - Bantuan sosial (Bansos) menjadi sorotan dari calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu (5/2) malam.

Hari hari ini, Presiden Joko Widodo menjelang pencoblosan turun ke lapangan untuk membagikan berbagai bansos berupa bantuan pangan beras dan bansos tunai. Bahkan pembagian yang dilakukan Jokowi lebih banyak di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Baca Juga:

Klaim Pemerintah Gelontorkan Bantuan Sosial di Awal Tahun 2024

Ganjar mengusulkan bantuan sosial (bansos) diganti menjadi bantuan kesejahteraan rakyat atau kesra sesuai dengan tugas negara.

"Kami berusul bantuannya diganti saja, deh, jadi bantuan kesra karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar.

Selain itu, menurut dia, paradigma bansos adalah hak rakyat sehingga pemerintah memiliki tugas untuk dapat memastikan pemberian bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Ia mengatakan, tata kelola bansos memerlukan perbaikan agar tidak terjadi saling klaim, dapat tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

Sementara, Anies mengatakan seharusnya bansos yang menjadi bantalan ekonomi masyarakat kurang mampu tersebut diberikan secara langsung dan tidak dirapel.

"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya," kata Anies menjawab pertanyaan Ganjar.

Ia menegaskan, bansos yang diberikan bisa disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Selain itu, pemberian bansos juga harus tepat sasaran berdasarkan data yang akurat.

"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya," kata Anies.

Selain itu, menurut Anies, bansos itu harus diberikan dengan mekanisme jalur birokrasi dan diberikan langsung ke lokasi penerima.

"Bukan dibagikan di pinggir jalan," katanya.

Untuk itu, dia berjanji bakal membuat program bansos plus dengan meningkatkan angkanya dan memperbarui data masyarakat prasejahtera. Masyarakat prasejahtera itu bakal diberikan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Anies juga menekankan bahwa bansos itu harus atas nama negara.

Ganjar setuju dengan gagasan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menginginkan pemberian bansos yang tepat sasaran melalui pendataan yang baik dan akurat.

"Kali ini pasti setuju, dong, karena proses berpikir logisnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan ketika kawan-kawan kades (kepala desa) sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama," katanya.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengkahawatirkan kondisi keuangan negara berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah.

"Saya agak khawatir dengan kinerja APBN yang saat ini memang agak berat karena bansos dan kinerja pendapatan pemerintah yang masih uncertainty sehingga meningkatkan mitigasi risiko," ujar Yayan. (Pon/Asp)

Baca Juga:

Berbagai Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Yang Cair Sampai Juni 2024