Saat Cairkan Bantuan Sosial Bermasalah, Ini Yang Harus Dilakukan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Saat Cairkan Bantuan Sosial Bermasalah, Ini Yang Harus Dilakukan

Warga menerima BLT. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pencarian bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) masih terus bergulir.

Pencarian tahap tiga Bansos PKH BNPT berlangsung sampai akhir Juli 2025. Bantuan ini merupakan upaya pemerintah membantu penuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Penyaluran bantuan ini dibagikan merata berdasarkan panduan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penentuan DTKS berdasarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga alias densil. Desil adalah sistem pengelompokan yang membagi masyarakat ke dalam 10 tingkatan berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang paling rendah (Desil 1) hingga yang paling tinggi (Desil 10).

Baca juga:

Cara Cek Bansos PKH - BPNT 2025 Lewat HP, Mudah dan Cepat!

Kategori yang diprioritaskan mendapatkan bansos PKH BPNT adalah Densil 1-5. Di mana Densil 1-3 Kelompok ini adalah yang paling rentan secara ekonomi, mencakup kategori fakir, miskin, dan hampir miskin.

Densil 4-5 adalah kelompok ini adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah bawah, cukup untuk kebutuhan dasar tetapi masih rentan terhadap kemiskinan.

Masalah yang kerap ditemui adalah penempatan densil PKH BNPT yang tidak tepat menyebabkan masyarakat tidak dapat mencairkan bansos.

Lantas apa yang perlu dilakukan agar penerima manfaat dapat menerima bansos, berikut cara dan tahapannya.

  • Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store.
  • Login dengan data pribadi
  • Gunakan fitur “Usul dan Sanggah” untuk mengajukan koreksi, penuhi data dan bukti pendukung seperti foto rumah, penghasilan
  • Jika terkendala karena sistem, bisa ajukan kelengkapan bukti data langsung ke petugas di kelurahan atau kantor desa setempat
  • Setelah pengajuan, data keluarga penerima manfaat (KPM) akan masuk ke sistem BNBA (By Name By Address) dan akan diverifikasi melalui survei lapangan oleh tim dari Dinsos, Kemensos, dan perangkat desa.

Sementara, cara Cek Bantuan PKH BNPT bisa diakses lewat platform apa saja. Ini cara mengecek bantuannya lewat Google menggunakan ponsel atau komputer:

  • Buka situs bantuan cekbansos.kemensos.go.id
  • Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP
  • Masukkan nama lengkap
  • Ketik kode captcha
  • Klik "CARI DATA"
  • Jika terdaftar, akan muncul nama dan jenis bantuan (PKH/BPNT). (Tka)
#PKH #Bantuan Sosial #Dana Bansos
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Kemensos mencatat hingga 15 September 2025 penyaluran bansos sembako telah menjangkau 13,6 juta KPM atau 75,89 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
KJP Plus tak bisa dicairkan setiap bulan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa bantuan sosial tersebut belum bisa dicairkan setiap bulannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Solusi riil dan implementatif perlu segera ditempuh agar kepercayaan publik pulih, APBN sehat, serta daya beli masyarakat terlindungi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Indonesia
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Jika uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
 Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Bansos PKD disalurkan secara bertahap mulai Senin, 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp 300.000 per bulan.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Indonesia
Wakapolri Salurkan 220 Paket Sembako ke Biarawati dan Lansia Panti Wreda Griya Tyas Dalem
Simbol nyata komitmen Polri dalam memberikan perhatian kepada kelompok rentan dan termarjinalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Agustus 2025
Wakapolri Salurkan 220 Paket Sembako ke Biarawati dan Lansia Panti Wreda Griya Tyas Dalem
Indonesia
Indonesia Lanjutkan Airdrop Bantuan Kemanusian di Jalur Gaza, Tahap 2 Ada 800 Ton Bantuan
Pada tahap pertama sebanyak 80 ton logistik diterjunkan dengan metode yang sama, dimana TNI mengerahkan dua pesawat C-130J Super Hercules untuk membawa logistik berupa makanan, obat-obatan hingga pakaian.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Indonesia Lanjutkan Airdrop Bantuan Kemanusian di Jalur Gaza, Tahap 2 Ada 800 Ton Bantuan
Indonesia
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Budi belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai langkah KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara yang sebenarnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Bagikan