Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional - Menko Polhukam Wiranto mengatakan selama dua tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK mencatat keberhasilan di bidang hukum. Perwujudan Nawa Cita di bidang ini untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum.
"Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp14,2 triliun selama Januari-September 2016. Selanjutnya pemerintahan Jokowi-JK berhasil melakukan deregulasi Peraturan Daerah dengan mencabut 3.143 Perda-Perda bermasalah," ujar Wiranto dalam acara diskusi capaian dua tahun bidang Politik Hukum dan Keamanan Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (26/10).
Wiranto menambahkan, Program Tax Amnesty sebagai terobosan bidang hukum perpajakan hingga bulan Oktober telah berhasil meraih angka tebusan sebesar Rp97,15 triliun atau sebesar 60 persen dari target Rp165 triliun.
"Penangkapan buronan koruptor yaitu Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di Cina pada 14 April 2016, Totok Ary Prabowo (mantan Bupati Temanggung) di Kamboja pada 12 September 2015 dan Hartawan Aluwi (Kasus Bank Century) di Singapura pada 22 April 2016," katanya menambahkan.
Selain itu, peluncuran Paket Kebijakan Reformasi Hukum Tahap I yaitu Pemberantasan pungutan liar; Pemberantasan penyelundupan; Percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB; Relokasi lapas yang telah over-capacity; Perbaikan layanan hak paten merk dan desain.
Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 sebagai bagian dari realisasi Paket Reformasi Hukum Tahap Pertama. Menko Polhukam Wiranto ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai penanggungjawab Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
BACA JUGA:
- Wapres JK Tegaskan Komitmen Pemerintah Lanjutkan Proyek Hambalang
- Wapres JK Patahkan Kayu Saat Resmikan Kejuaraan Dunia Shotokan Karate-do
- Wapres JK Resmikan GIIAS 2016
- Wapres JK: Jangan Hanya Jual Mobil, Tapi Perhatikan Juga After Sales Servicenya
- Jam Tangan Kayu Kreasi Iyos Permana Dikagumi Wapres JK
