Rp 395 Triliun Sudah Dipakai Atasi COVID di 2021

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 September 2021
Rp 395 Triliun Sudah Dipakai Atasi COVID di 2021

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Realisasi program pemulihan ekonomi nasional telah mencapai 53 persen dari total pagu anggaran Rp 744,77 triliun hingga 17 September.

“Ini sudah digunakan Rp 395,92 triliun dengan realisasi di klaster kesehatan sudah 45,3 persen. Itu (naik dari) Rp 47,71 triliun di kuartal II menjadi Rp 97,28 triliun,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM secara daring, Senin (21/9).

Baca Juga:

Pasien COVID-19 Yang Dirujuk ke Wisma Atlet Terus Melandai

Kemudian realisasi di klaster perlindungan sosial telah mencapai 60,5 persen atau naik dari Rp 66,43 triliun pada kuartal II 2021 menjadi Rp112,87 triliun. Realisasi program prioritas mencapai 50,5 persen atau Rp 59,51 triliun dan realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi sebanyak 42 persen atau Rp 68,35 triliun. Demikian pula klaster insentif usaha itu sudah Rp57,92 triliun atau 92,2 persen.

Ia menyampaikan sebanyak 4,9 juta orang telah mendaftar program Kartu Prakerja batch 20 dan yang diterima sebanyak 800 ribu orang,sehingga sepanjang 2021, total penerima Kartu Prakerja yakni batch 12-20 sebanyak 5,2 juta orang.

“Dan telah mendapatkan insentif (masing-masing) Rp3,8 juta dengan total sebesar Rp7,3 triliun dan sekarang dimulai gelombang 21 dengan 754 ribu peserta,” ungkapnya.

Terkait program jaring pengaman sosial bantuan subsidi upah telah dicairkan kepada 4,61 juta pekerja dengan anggaran Rp 1 juta per orang. Kemudian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro telah terealisasi sebanyak Rp 15,25 triliun untuk 12,71 pelaku usaha mikro atau 99,3 dari total anggaran.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meyakini pandemi COVID-19 akan menjadi endemi karena pemerintah telah mampu menekan penularan COVID-19 dan akan terus memperkuat protokol kesehatan, vaksinasi, dan fasilitas sektor kesehatan.

“Kalau ini terjadi terus, kita bukan lagi hidup dengan pandemi COVID-19 tetapi endemi. Virus ini bersama kita, tapi kita akan terus memperkuat protokol kesehatan, memperkuat tubuh dengan vaksinasi, dan hidup sehat sehingga kita bisa hidup bersama COVID-19,” kata Suahasil.

Dengan pengendalian virus COVID-19 dan penyakit lain secara terus-menerus, Suahasil meyakini aktivitas ekonomi akan kembali berjalan normal sehingga pertumbuhan ekonomi akan mencapai level sebelum COVID-19.

Pembatasan mobilitas warga. (Foto: Antara)

Dengan pengendalian virus COVID-19 dan penyakit lain secara terus-menerus, Suahasil meyakini aktivitas ekonomi akan kembali berjalan normal sehingga pertumbuhan ekonomi akan mencapai level sebelum COVID-19.

“Kalau kegiatan ekonomi mulai berputar lagi, kita berharap bahwa perekonomian dan dunia usaha akan berjalan dengan lebih baik, ada mobilitas, sehingga perbankan juga menjalankan fungsi intermediasi lagi,” kata Suahasil.

Ia berharap pertumbuhan ekonomi akan kembali kepada jalur pertumbuhan sebagaimana 20 tahun terakhir, yang didukung terutama oleh kelas menengah dengan jumlahnya yang mendominasi masyarakat Indonesia.

"Dengan jumlah yang besar, konsumsi kelas menengah pun akan menentukan kondisi Indonesia ke depan. Lelompok kelas menengah perlu diberikan informasi yang benar, baik terkait sektor keuangan maupun sektor lain. Dia akan menentukan karena jumlahnya sangat besar," katanya. (Asp)

Baca Juga:

UGM Gelar PTM, Pemilik Indekos Mahasiswa Harus Meminta Surat Bebas COVID-19

#Pemulihan Ekonomi #COVID-19 #Anggaran COVID #APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
Indonesia
Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Realisasi anggaran MBG Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik Rp13 triliun dari April. Pemerintah siapkan penghematan sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
 Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Indonesia
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Indonesia
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan tidak mencerminkan fundamental ekonomi dan APBN tetap aman.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Indonesia
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR menilai langkah Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 menunjukkan APBN akan jadi instrumen utama kebijakan pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Bagikan