Rotasi Gerbong Bintang Polri, Kapolda Metro Idham Aziz Jadi Kabareskrim

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 22 Januari 2019
Rotasi Gerbong Bintang Polri, Kapolda Metro Idham Aziz Jadi Kabareskrim

Irjen Pol Idham Azis (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gerbong jenderal Polri bergerak lagi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjuk Irjen Idham Aziz menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri menggantikan Komjen Arief Sulistyanto yang dimutasi ke jabatan Kepala Lembada Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Rotasi perwira berbintang di Polri ini tertuang dalam dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/188/I/KEP.2019 tertanggal 22 Januari 2019, yang ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri.

"Benar. Mutasi hal yang biasa dalam organisasi Polri, sebagai tour of duty personel Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/1).

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mako Brimob. Foto: MP/Gomes

Dalam surat telegram itu mengatur jabatan Kabaintelkam yang Komjen Lutfi Lubihanto diganti oleh Kalemdiklat Komjen Unggung Cahyono. Posisi Unggung lantas diisi Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto.

Sedangkan, Kursi Kapolda Metro Jaya yang ditinggalkan Idham diserahkan kepada Irjen Gatot Eddy Pramono, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri bidang Perencanaan Anggaran (Asrena). Posisi Asrena sendiri akan diisi oleh Irjen Agung Sabar Santoso.

Posisi Agung diganti Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono. Irjen Hamidin yang merupakan Pati di Densus 88 di BNPT jadi Kapolda Sulsel. Dankor Brimob Irjen Rudy Sufahriadi diangkat menjadi Asops Polri menggantikan Irjen Ilham Salahudin.

Sementara itu, Kapolda Bengkulu Brigjen Coki Manurung juga digeser sebagai widyaiswara Sespim Polri, menggantikan Brigjen Supratman. Brigjen Suroto yang saat ini jadi Karo Psikologi SSDM Polri, ditunjuk menjadi Kapolda Maluku Utara menggantikan Brigjen Naufal Yahya.

“Ini juga sebagai penyegaran sehingga Polri semakin kuat dan optimal dalam melindungi dan mengayomi dan menjaga harkamtibmas dan penegakan hukum,” tandas Iqbal. (Ayp)

#Kapolri #Tito Karnavian #Idham Azis
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Bagikan