Ribuan Nama Ganda Ditemukan di Daftar Pemilih Luar Negeri

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pemilu 2024 atau pencoblosan pada 14 Februari 2024. Namun, masih ada persoalan nama ganda pada daftar pemilih, terutama pemiluh tetap luar negeri (DPTLN).

Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama. Artinya, pada DPTLN Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur, dan alamat masing-masing warga negara,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam konferensi persnya di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2).

Baca Juga:

KPU Perbolehkan Pemilih Bawa Ponsel Masuk ke Bilik Suara

Selain 3.238 nama ganda ditemukan dalam DPT Johor Bahru, Migrant Care juga menemukan banyak data ganjil, yakni sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia dan 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti/rehat/pulang’.

Pemilihan di luar negeri, terkhusus Malaysia merupakan negara yang menjadi fokus pemantauan Migrant Care dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Adapun wilayah Johor Bahru menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri. Total pemilih 119.491 orang.

Susilo meminta kejanggalan data ini menjadi perhatian Bawaslu dan KPU. Apabila tak benar-benar dipantau akan berpotensi jadi tempat penggelembungan suara.

“Dari data ganda yang terkandung, dan saya kira punya potensi adanya penggelembungan suara kalau itu tidak dibenahi,” katanya.

Ia menduga masih banyak nama ganda di DPTLN lain. Oleh karena itu, Susilo berharap Bawaslu dan KPU dapat melihat kembali secara cermat dan rinci DPTLN terutama di negara-negara di mana dengan jumlah pemilih yang besar.

"Bukan tidak mungkin angka-angka yang kami laporkan ini jumlahnya lebih besar sebenarnya,” ucap Susilo.

Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Aresta menambahkan laporan serupa yang dilakukan Migrant Care minggu lalu terkait DPTLN New York tak ditindaklanjuti Bawaslu.

"Memang kami akan selanjutnya bersurat untuk perihal New York, karena kami sendiri dalam kajian awal yang dikirimkan Bawaslu kepada kami, menyatakan bahwa perkara kami tidak diregistrasi dan tidak terpenuhi secara materiel," katanya.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta penyelenggara pemilu, untuk menyelesaikan potensi data pemilih ganda.

"Saya berharap kepada kpu dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/2)(.

Guspardi menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait, segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah daftar pemilih tetap (dpt) ganda untuk Pemilu 2024. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, utamanya pemilih memiliki nama yang mirip.

"Ini bisa dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan 14 Februari mendatang, dan tidak lagi terjadi di berbagai kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia," katanya. (*)

Baca Juga:

KPU Ingatkan Jajaran Daerah Jangan Potong Uang Hak Petugas KPPS