Ribka Tjiptaning Sarankan Prabowo Copot Budi Gunadi Dari Menkes

Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR) Ribka Tjiptaning (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR) Ribka Tjiptaning menyarankan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Hal itu disampaikan Ribka menyoroti saran Budi yang mengimbau masyarakat menggunakan asuransi kesehatan swasta karena BPJS tak bisa mengcover semua penyakit.
“Jadi, usulan KKR terhadap Presiden Prabowo, ya ganti aja Menkesnya, ya kan? Kita radikal aja. Ganti saja, itu enggak bener,” ujar Ribka dalam konferensi pers di kawasan Cikini? Jakarta, Rabu (5/2).
Baca juga:
Iuran Kepesertaan BPJS Tahun Depan Alami Penyesuaian, Bakal Diumumkan Bulan Juli 2025
Menurut Ketua DPP Bidang Kesehatan PDI Perjuangan (PDIP) ini, Budi Gunadi tak ingin bertanggung jawab alias cuci tangan karena menyarankan rakyat menggunakan asuransi swasta.
“Kalau orang disuruh asuransi kesehatan, ini kan orang lempar handuk, cuci tangan, dia enggak bisa menangani. Dengan gampang, tadi yang bilang asuransi kesehatan yang swasta,” tuturnya.
Ribka menegaskan bahwa rakyat merupakan tanggung jawab negara, suka atau tidak. Dia juga menyarankan Budi Gunadi mundur dari jabatannya jika tak sanggup menyelesaikan masalah.
“Presiden harusnya dibantu orang-orang yang bisa membantu dia,” ujarnya.
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Gratiskan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan
Saat ini BPJS Kesehatan menjadi carut-marut dan tidak jelas. Dia juga menyoroti pernyataan Budi yang menilai BPJS rugi.
“Lho, BPJS itu dibuat memang untuk rugi. Karena itu bukti hibah negara. Bukti hadirnya negara. Karena bukan asuransi. Bukan mencari untung atau rugi,” tegasnya.
Dia menegaskan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Oleh sebab itu, mantan Ketua Komisi IX DPR RI ini meminta Budi Gunadi tidak banyak alasan.
“Belum lagi yang enggak dapat BPJS, yang diperlakukan tidak adil di rumah sakit,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran

Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Alasanya Tambah Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran

Ribka Tjiptaning: Kematian Raya Akibat Cacingan Akut Jadi Tamparan Keras untuk Pemerintah

Ribka Tjiptaning Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto tak Lagi Jadi Sekjen PDIP

Peringati 29 Tahun Peristiwa 'Kudatuli', PDIP: Tanpa 27 Juli, Tidak Ada Reformasi

Cara Skrining Kesehatan BPJS Secara Online Lewat Aplikasi JKN dan Website

Pemerintah Kurangi Beban Pengeluaran Industri Padat Karya, Kurangi Iuran BPJS Ketenagakerjaan

7,3 Juta Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Dinonaktifkan, Masih Bisahkan Akses Layanan?

3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
