Ribka Tjiptaning Sarankan Prabowo Copot Budi Gunadi Dari Menkes

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 05 Februari 2025
Ribka Tjiptaning Sarankan Prabowo Copot Budi Gunadi Dari Menkes

Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR) Ribka Tjiptaning (MP/Ponco)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR) Ribka Tjiptaning menyarankan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Hal itu disampaikan Ribka menyoroti saran Budi yang mengimbau masyarakat menggunakan asuransi kesehatan swasta karena BPJS tak bisa mengcover semua penyakit.

“Jadi, usulan KKR terhadap Presiden Prabowo, ya ganti aja Menkesnya, ya kan? Kita radikal aja. Ganti saja, itu enggak bener,” ujar Ribka dalam konferensi pers di kawasan Cikini? Jakarta, Rabu (5/2).

Baca juga:

Iuran Kepesertaan BPJS Tahun Depan Alami Penyesuaian, Bakal Diumumkan Bulan Juli 2025

Menurut Ketua DPP Bidang Kesehatan PDI Perjuangan (PDIP) ini, Budi Gunadi tak ingin bertanggung jawab alias cuci tangan karena menyarankan rakyat menggunakan asuransi swasta.

“Kalau orang disuruh asuransi kesehatan, ini kan orang lempar handuk, cuci tangan, dia enggak bisa menangani. Dengan gampang, tadi yang bilang asuransi kesehatan yang swasta,” tuturnya.

Ribka menegaskan bahwa rakyat merupakan tanggung jawab negara, suka atau tidak. Dia juga menyarankan Budi Gunadi mundur dari jabatannya jika tak sanggup menyelesaikan masalah.

“Presiden harusnya dibantu orang-orang yang bisa membantu dia,” ujarnya.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Gratiskan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan

Saat ini BPJS Kesehatan menjadi carut-marut dan tidak jelas. Dia juga menyoroti pernyataan Budi yang menilai BPJS rugi.

“Lho, BPJS itu dibuat memang untuk rugi. Karena itu bukti hibah negara. Bukti hadirnya negara. Karena bukan asuransi. Bukan mencari untung atau rugi,” tegasnya.

Dia menegaskan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Oleh sebab itu, mantan Ketua Komisi IX DPR RI ini meminta Budi Gunadi tidak banyak alasan.

“Belum lagi yang enggak dapat BPJS, yang diperlakukan tidak adil di rumah sakit,” pungkasnya. (Pon)

#Ribka Tjiptaning #BPJS #BPJS Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Irma mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kesehatan tak henti-hentinya menuai kritik.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Indonesia
Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Alasanya Tambah Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran
Anggaran kesehatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dialokasikan sebesar Rp 244 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Alasanya Tambah Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Ribka Tjiptaning: Kematian Raya Akibat Cacingan Akut Jadi Tamparan Keras untuk Pemerintah
Ribka menyerukan kepada anggota DPR agar isu kesehatan anak tidak dijadikan panggung politik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Agustus 2025
Ribka Tjiptaning: Kematian Raya Akibat Cacingan Akut Jadi Tamparan Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Ribka Tjiptaning Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto tak Lagi Jadi Sekjen PDIP
Ribka Tjiptaning mengungkapkan alasan mengapa Hasto Kristiyanto tak lagi jadi Sekjen PDIP.
Soffi Amira - Minggu, 03 Agustus 2025
Ribka Tjiptaning Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto tak Lagi Jadi Sekjen PDIP
Indonesia
Peringati 29 Tahun Peristiwa 'Kudatuli', PDIP: Tanpa 27 Juli, Tidak Ada Reformasi
Ia menyerukan kader PDIP untuk tidak menyerah, melainkan membangun kekuatan basis rakyat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 Juli 2025
Peringati 29 Tahun Peristiwa 'Kudatuli', PDIP: Tanpa 27 Juli, Tidak Ada Reformasi
Fun
Cara Skrining Kesehatan BPJS Secara Online Lewat Aplikasi JKN dan Website
BPJS Kesehatan kini memberikan kemudahan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melakukan skrining riwayat kesehatan secara online
ImanK - Jumat, 11 Juli 2025
Cara Skrining Kesehatan BPJS Secara Online Lewat Aplikasi JKN dan Website
Indonesia
Pemerintah Kurangi Beban Pengeluaran Industri Padat Karya, Kurangi Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Langkah yang diambil pemerintah ini, untuk mendorong penguatan sektor industri padat karya sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Pemerintah Kurangi Beban Pengeluaran Industri Padat Karya, Kurangi Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Indonesia
7,3 Juta Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Dinonaktifkan, Masih Bisahkan Akses Layanan?
Apabila peserta tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah atau membayar secara mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
7,3 Juta Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Dinonaktifkan, Masih Bisahkan Akses Layanan?
Indonesia
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
7,39 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan tidak tercatat dalam DTSEN dan dinilai sudah sejahtera.
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
Bagikan