Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ribka Tjiptaning Sarankan Prabowo Copot Budi Gunadi Dari Menkes

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 05 Februari 2025
Ribka Tjiptaning Sarankan Prabowo Copot Budi Gunadi Dari Menkes

Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR) Ribka Tjiptaning (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR) Ribka Tjiptaning menyarankan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Hal itu disampaikan Ribka menyoroti saran Budi yang mengimbau masyarakat menggunakan asuransi kesehatan swasta karena BPJS tak bisa mengcover semua penyakit.

“Jadi, usulan KKR terhadap Presiden Prabowo, ya ganti aja Menkesnya, ya kan? Kita radikal aja. Ganti saja, itu enggak bener,” ujar Ribka dalam konferensi pers di kawasan Cikini? Jakarta, Rabu (5/2).

Baca juga:

Iuran Kepesertaan BPJS Tahun Depan Alami Penyesuaian, Bakal Diumumkan Bulan Juli 2025

Menurut Ketua DPP Bidang Kesehatan PDI Perjuangan (PDIP) ini, Budi Gunadi tak ingin bertanggung jawab alias cuci tangan karena menyarankan rakyat menggunakan asuransi swasta.

“Kalau orang disuruh asuransi kesehatan, ini kan orang lempar handuk, cuci tangan, dia enggak bisa menangani. Dengan gampang, tadi yang bilang asuransi kesehatan yang swasta,” tuturnya.

Ribka menegaskan bahwa rakyat merupakan tanggung jawab negara, suka atau tidak. Dia juga menyarankan Budi Gunadi mundur dari jabatannya jika tak sanggup menyelesaikan masalah.

“Presiden harusnya dibantu orang-orang yang bisa membantu dia,” ujarnya.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Gratiskan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan

Saat ini BPJS Kesehatan menjadi carut-marut dan tidak jelas. Dia juga menyoroti pernyataan Budi yang menilai BPJS rugi.

“Lho, BPJS itu dibuat memang untuk rugi. Karena itu bukti hibah negara. Bukti hadirnya negara. Karena bukan asuransi. Bukan mencari untung atau rugi,” tegasnya.

Dia menegaskan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Oleh sebab itu, mantan Ketua Komisi IX DPR RI ini meminta Budi Gunadi tidak banyak alasan.

“Belum lagi yang enggak dapat BPJS, yang diperlakukan tidak adil di rumah sakit,” pungkasnya. (Pon)

#Ribka Tjiptaning #BPJS #BPJS Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BPJS Kesehatan Bantah Isu Reimburse Biaya Transportasi Pasien Rujukan, Sebut Informasi Viral di Threads Hoaks
BPJS Kesehatan menegaskan tidak ada kebijakan penggantian atau reimburse biaya transportasi pasien rujukan. Simak klarifikasi resmi terkait informasi viral di Threads.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
BPJS Kesehatan Bantah Isu Reimburse Biaya Transportasi Pasien Rujukan, Sebut Informasi Viral di Threads Hoaks
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
Efek Berantai Tekanan Ekonomi Jika Iuran BPJS Kesehatan Jadi Dinaikkan
Wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Efek Berantai Tekanan Ekonomi Jika Iuran BPJS Kesehatan Jadi Dinaikkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Indonesia
Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta BPJS Kesehatan Diklaim Percepat Layanan
Terkait skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman,
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta BPJS Kesehatan  Diklaim Percepat Layanan
Indonesia
Hanya Bayi Baru Lahir dari Orang Tua PBI yang Otomatis Aktif BPJS-nya
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) otomatis menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wisnu Cipto - Selasa, 07 April 2026
Hanya Bayi Baru Lahir dari Orang Tua PBI yang Otomatis Aktif BPJS-nya
Bagikan