Ribka Tjiptaning Sarankan Prabowo Copot Budi Gunadi Dari Menkes

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 05 Februari 2025
Ribka Tjiptaning Sarankan Prabowo Copot Budi Gunadi Dari Menkes

Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR) Ribka Tjiptaning (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR) Ribka Tjiptaning menyarankan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Hal itu disampaikan Ribka menyoroti saran Budi yang mengimbau masyarakat menggunakan asuransi kesehatan swasta karena BPJS tak bisa mengcover semua penyakit.

“Jadi, usulan KKR terhadap Presiden Prabowo, ya ganti aja Menkesnya, ya kan? Kita radikal aja. Ganti saja, itu enggak bener,” ujar Ribka dalam konferensi pers di kawasan Cikini? Jakarta, Rabu (5/2).

Baca juga:

Iuran Kepesertaan BPJS Tahun Depan Alami Penyesuaian, Bakal Diumumkan Bulan Juli 2025

Menurut Ketua DPP Bidang Kesehatan PDI Perjuangan (PDIP) ini, Budi Gunadi tak ingin bertanggung jawab alias cuci tangan karena menyarankan rakyat menggunakan asuransi swasta.

“Kalau orang disuruh asuransi kesehatan, ini kan orang lempar handuk, cuci tangan, dia enggak bisa menangani. Dengan gampang, tadi yang bilang asuransi kesehatan yang swasta,” tuturnya.

Ribka menegaskan bahwa rakyat merupakan tanggung jawab negara, suka atau tidak. Dia juga menyarankan Budi Gunadi mundur dari jabatannya jika tak sanggup menyelesaikan masalah.

“Presiden harusnya dibantu orang-orang yang bisa membantu dia,” ujarnya.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Gratiskan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan

Saat ini BPJS Kesehatan menjadi carut-marut dan tidak jelas. Dia juga menyoroti pernyataan Budi yang menilai BPJS rugi.

“Lho, BPJS itu dibuat memang untuk rugi. Karena itu bukti hibah negara. Bukti hadirnya negara. Karena bukan asuransi. Bukan mencari untung atau rugi,” tegasnya.

Dia menegaskan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Oleh sebab itu, mantan Ketua Komisi IX DPR RI ini meminta Budi Gunadi tidak banyak alasan.

“Belum lagi yang enggak dapat BPJS, yang diperlakukan tidak adil di rumah sakit,” pungkasnya. (Pon)

#Ribka Tjiptaning #BPJS #BPJS Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan dalam Peraturan Pemerintah 76 tahun 2015, disebutkan bahwa pemutakhiran data setiap bulan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Indonesia
Cara Cek Masuk Daftar PBI JKN 2026 Pakai HP, Biar Akses Kesehatan Gratis Tetap Aman
Pemerintah memastikan masyarakat bisa dengan mudah mengecek status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) 2026 hanya lewat HP.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
Cara Cek Masuk Daftar PBI JKN 2026 Pakai HP, Biar Akses Kesehatan Gratis Tetap Aman
Indonesia
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Pemberian santunan tidak seharusnya menjadi akhir dari perlindungan sosial, tetapi dapat dilanjutkan melalui pendampingan agar dana tersebut menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Indonesia
Viral Nakes Merundung Pasien, Psikolog: . Setiap Unggahan Mencerminkan Karakter
Etika profesional tidak berhenti ketika jam kerja selesai, tetapi juga perlu tercermin dalam perilaku tenaga kesehatan di ruang digital.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Viral Nakes Merundung Pasien, Psikolog: . Setiap Unggahan Mencerminkan Karakter
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
"Saya rasa semua profesi yang melayani masyarakat, terutama nakes, enggak boleh ada yang nirempati seperti itu," ujar Budi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
BPJS Kesehatan Bantah Isu Reimburse Biaya Transportasi Pasien Rujukan, Sebut Informasi Viral di Threads Hoaks
BPJS Kesehatan menegaskan tidak ada kebijakan penggantian atau reimburse biaya transportasi pasien rujukan. Simak klarifikasi resmi terkait informasi viral di Threads.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
BPJS Kesehatan Bantah Isu Reimburse Biaya Transportasi Pasien Rujukan, Sebut Informasi Viral di Threads Hoaks
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Bagikan