Ribka Tjiptaning Ajak Kader PDIP Kompak Lawan 'Pengkhianatan' Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 06 Juni 2024
Ribka Tjiptaning Ajak Kader PDIP Kompak Lawan 'Pengkhianatan' Jokowi

Arsip - Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menilai situasi nasional saat ini di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan gejala terjadinya kolonialisme baru atau neokolonialisme.

Menurut Ribka, gejala bangkitnya neokolonialisme di Indonesia ditandai dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang mengarah pada pelemahan demokrasi serta pembungkaman kebebasan.

Ribka mencontohkan pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu karena dilaporkan pihak-pihak tertentu. Padahal, pernyataan Hasto yang disoal adalah ketika wawancara di salah satu televisi swasta nasional.

“Kemarin ke persoalan Pak Sekjen (PDIP Hasto Kristiyanto). Saya sedih dan sangat prihatin kalau sekjen partai diperlakukan seperti itu,” kata Ribka dalam diskusi Peringatan Hari Lahir Bung Karno yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).

Baca juga:

KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 10 Juni

Atas dasar itu, Ribka berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat untuk memompa semangat kader partai agar tidak tinggal diam melihat praktik neokolonialisme bercokol kembali di Tanah Air.

“Tadi saya bilang ke Mas Djarot. Mas ini kan yang diundang sayap dan badan partai jadi itu lah pentingnya. Saya sedikit provokasi nih temen-temen sayap dan badan. Jangan cuma jadi sayap ya gitu aja sayap. Makanya partai ini penting adanya badan dan sayap,” tegas Ribka.

Menurut Ribka, Indonesia yang telah melewati badai sejarah reformasi 1998 tidak semestinya kembali ke masa kolonial di mana rakyat diintimidasi dan dikekang dengan berbagai cara oleh penguasa.

“Karena kita mau kembali lagi nih, kita sudah berjuang di masa reformasi, saya juga terlibat waktu itu di PDI jadi ProMega sampai PDI Perjuangan. Tapi ke sini ketika pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP sehingga ini harus dikompakan ini badan dan sayap,” tegasnya.

Baca juga:

Hasto Cuma Dicecar 4 Pertanyaan, Kuasa Hukum Bilang Dijerat Pasal Kolonial

“Mumpung ada badan dan sayap buat apa dihadirkan disini. Ini harus diprovokasi, kalo ngga bakal diam saja. Nanti kalau sinyal-sinyal harus bagaimana ini harus kompak. Karena titik-titik kolonialismenya bangkit lagi nih. Hukum-hukum kolonial, neokolonialisme, neo imperialismenya sudah mulai,” tandasnya. (Pon)

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Luncurkan Fatmawati Trophy, Simbil Kepemimpinan Perempuan
Cucu Fatmawati, Puti Guntur Soekarno, mengonfirmasi secara konseptual bahwa Fatmawati Trophy merupakan hasil kontemplasi M. Prananda Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 08 Februari 2026
PDIP Luncurkan  Fatmawati Trophy, Simbil Kepemimpinan Perempuan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan