Ribka Tjiptaning Ajak Kader PDIP Kompak Lawan 'Pengkhianatan' Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 06 Juni 2024
Ribka Tjiptaning Ajak Kader PDIP Kompak Lawan 'Pengkhianatan' Jokowi

Arsip - Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menilai situasi nasional saat ini di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan gejala terjadinya kolonialisme baru atau neokolonialisme.

Menurut Ribka, gejala bangkitnya neokolonialisme di Indonesia ditandai dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang mengarah pada pelemahan demokrasi serta pembungkaman kebebasan.

Ribka mencontohkan pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu karena dilaporkan pihak-pihak tertentu. Padahal, pernyataan Hasto yang disoal adalah ketika wawancara di salah satu televisi swasta nasional.

“Kemarin ke persoalan Pak Sekjen (PDIP Hasto Kristiyanto). Saya sedih dan sangat prihatin kalau sekjen partai diperlakukan seperti itu,” kata Ribka dalam diskusi Peringatan Hari Lahir Bung Karno yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).

Baca juga:

KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 10 Juni

Atas dasar itu, Ribka berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat untuk memompa semangat kader partai agar tidak tinggal diam melihat praktik neokolonialisme bercokol kembali di Tanah Air.

“Tadi saya bilang ke Mas Djarot. Mas ini kan yang diundang sayap dan badan partai jadi itu lah pentingnya. Saya sedikit provokasi nih temen-temen sayap dan badan. Jangan cuma jadi sayap ya gitu aja sayap. Makanya partai ini penting adanya badan dan sayap,” tegas Ribka.

Menurut Ribka, Indonesia yang telah melewati badai sejarah reformasi 1998 tidak semestinya kembali ke masa kolonial di mana rakyat diintimidasi dan dikekang dengan berbagai cara oleh penguasa.

“Karena kita mau kembali lagi nih, kita sudah berjuang di masa reformasi, saya juga terlibat waktu itu di PDI jadi ProMega sampai PDI Perjuangan. Tapi ke sini ketika pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP sehingga ini harus dikompakan ini badan dan sayap,” tegasnya.

Baca juga:

Hasto Cuma Dicecar 4 Pertanyaan, Kuasa Hukum Bilang Dijerat Pasal Kolonial

“Mumpung ada badan dan sayap buat apa dihadirkan disini. Ini harus diprovokasi, kalo ngga bakal diam saja. Nanti kalau sinyal-sinyal harus bagaimana ini harus kompak. Karena titik-titik kolonialismenya bangkit lagi nih. Hukum-hukum kolonial, neokolonialisme, neo imperialismenya sudah mulai,” tandasnya. (Pon)

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan