Ribka Tjiptaning Ajak Kader PDIP Kompak Lawan 'Pengkhianatan' Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 06 Juni 2024
Ribka Tjiptaning Ajak Kader PDIP Kompak Lawan 'Pengkhianatan' Jokowi

Arsip - Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menilai situasi nasional saat ini di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan gejala terjadinya kolonialisme baru atau neokolonialisme.

Menurut Ribka, gejala bangkitnya neokolonialisme di Indonesia ditandai dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang mengarah pada pelemahan demokrasi serta pembungkaman kebebasan.

Ribka mencontohkan pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu karena dilaporkan pihak-pihak tertentu. Padahal, pernyataan Hasto yang disoal adalah ketika wawancara di salah satu televisi swasta nasional.

“Kemarin ke persoalan Pak Sekjen (PDIP Hasto Kristiyanto). Saya sedih dan sangat prihatin kalau sekjen partai diperlakukan seperti itu,” kata Ribka dalam diskusi Peringatan Hari Lahir Bung Karno yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).

Baca juga:

KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 10 Juni

Atas dasar itu, Ribka berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat untuk memompa semangat kader partai agar tidak tinggal diam melihat praktik neokolonialisme bercokol kembali di Tanah Air.

“Tadi saya bilang ke Mas Djarot. Mas ini kan yang diundang sayap dan badan partai jadi itu lah pentingnya. Saya sedikit provokasi nih temen-temen sayap dan badan. Jangan cuma jadi sayap ya gitu aja sayap. Makanya partai ini penting adanya badan dan sayap,” tegas Ribka.

Menurut Ribka, Indonesia yang telah melewati badai sejarah reformasi 1998 tidak semestinya kembali ke masa kolonial di mana rakyat diintimidasi dan dikekang dengan berbagai cara oleh penguasa.

“Karena kita mau kembali lagi nih, kita sudah berjuang di masa reformasi, saya juga terlibat waktu itu di PDI jadi ProMega sampai PDI Perjuangan. Tapi ke sini ketika pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP sehingga ini harus dikompakan ini badan dan sayap,” tegasnya.

Baca juga:

Hasto Cuma Dicecar 4 Pertanyaan, Kuasa Hukum Bilang Dijerat Pasal Kolonial

“Mumpung ada badan dan sayap buat apa dihadirkan disini. Ini harus diprovokasi, kalo ngga bakal diam saja. Nanti kalau sinyal-sinyal harus bagaimana ini harus kompak. Karena titik-titik kolonialismenya bangkit lagi nih. Hukum-hukum kolonial, neokolonialisme, neo imperialismenya sudah mulai,” tandasnya. (Pon)

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan