Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Rencana pemerintah mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional mendapat apresiasi dari kalangan legislator. Namun, pemerintah diingatkan agar implementasi dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari secara khusus menegaskan aspek keselamatan, kesiapan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta penerimaan masyarakat harus menjadi prioritas utama sebelum proyek dijalankan secara masif.
“Nuklir memang bisa menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon. Namun pengembangannya harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan pengawasan ketat karena risikonya tidak kecil,” kata dia, dalam keterangannya kepada media, Rabu (18/2).
Baca juga:
Pemerintah Targetkan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 7 Gigawatt
Nasib Energi Terbarukan Lainnya
Ratna juga mengingatkan agar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak membuat pemerintah mengesampingkan proyek energi terbarukan lain yang sudah berjalan.
“Jangan sampai karena fokus ke nuklir, proyek energi ramah lingkungan lain yang sudah direncanakan justru terabaikan. Pabrik bioetanol misalnya, itu harus tetap diprioritaskan,” tegasnya.
Target PLTN 2032
Sebelumnya, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 500 megawatt.
Eniya juga melaporkan perkembangan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Regulasi pembentukan NEPIO saat ini tinggal menunggu penandatanganan Presiden.
Baca juga:
Jadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Mau Fokus Tenaga Nuklir
Setelah Perpres diterbitkan, Kementerian ESDM akan menyusun aturan pelaksana dalam bentuk Keputusan Menteri, termasuk pembentukan enam kelompok kerja (pokja) yang menangani lokasi, perizinan, hingga pembiayaan program nuklir.
“On-grid-nya 2032. Jadi masuk grid 2032 berarti harus sudah commissioning 2032. Ini target tercepat,” ujar Eniya dalam sebuah podcast Kementerian ESDM. (Pon)
