Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Partai Gerindra, PKB, Golkar dan PAN bersepakat untuk melakukan koalisi di Pilpres 2023. Empat partai tersebut adalah pendukung pemerintahan Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melakukan nomadisme politik (perubahan sikap politik) dengan membawa gerbong parpol koalisi pemerintah untuk melawan PDI Perjuangan (PDIP) dalam kontestasi Pilpred 2024.
Baca Juga:
Golkar-PAN Dukung Prabowo, Politisi PDIP Sebut Kunci Kemenangan di Tangan Rakyat
“Jokowi membawa empat partai politik koalisi pemerintahan dalam gerbong yang dikendalikannya. Itulah wujud nomadisme politik Jokowi melawan PDIP, partai yang justru membesarkan namanya,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting.
Menurut Ginting, nomadisme politik sangat erat dengan psikis aktor politik, sehingga rela mengorbankan identitas bahkan ideologi politiknya. Kondisi psikis itu membuat aktor politik dalam hal ini Jokowi melakukan perlawanan politik untuk memenuhi hasrat berkuasa.
“Bisa jadi Jokowi merasa tidak nyaman lagi berada di dalam kandang banteng (PDIP), karena berbeda pandangan politik, terutama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Ungkapan Mega yang sering menyebut Jokowi sebagai petugas partai, seperti pelecehan politik bagi seorang presiden,” ujarnya.
Menurut Ginting, nomadisme politik yang dilakukan Jokowi bagi PDIP dinilai sebagai pengkhianatan politik. Tindakan ini tentu saja tidak dikehendaki Megawati dan partai akan mengambil tindakan tegas terhadap Jokowi, seperti pemecatan.
“Megawati sangat keras terhadap kadernya yang melakukan nomadisme politik. Tanpa ampun pasti dipecat. Kita tunggu saja keputusan politik dari PDIP,” kata Ginting.
Ia menilai, politik yang dilakukan Jokowi, karena merasa nyaman berada dalam koalisi yang mendukung Prabowo Subianto.
Deklarasi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digawangi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan jawaban ril politik koalisi partai yang didukung Jokowi.
“Koalisi yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi pilpres 2024 sudah mencapai lebih dari 46 persen jumlah kursi di parlemen. Kondisi ini membuat Jokowi semakin nyaman berada di koalisi ini,” papar Ginting.
Selain itu, kata dia, partai non parlemen, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) juga sudah deklarasi mendukung Prabowo dan bergabung dengan koalisi partai tersebut.
Sinyal politik dukungan serupa juga akan dilakukan Partai Gelora dalam waktu dekat. Termasuk kemungkinan juga akan dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Garuda.
“Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari Prabowo Subianto, menarik untuk dicermati. Hashim mengatakan kedua partai (Golkar dan PAN) mendukung Prabowo atas seizin dan restu dari Jokowi,” kata Ginting.
Dikemukakan, dinamika politik yang tinggi memungkinkan partai politik akan melakukan nomadisme politik dengan keluar dari koalisi dengan PDIP. Terutama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini sedang bergolak, karena Sandiaga Uno belum juga ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo yang diusung koalisi tersebut.
“Ada ancaman dari elite PPP untuk melakukan nomadisme politik keluar dari koalisi bersama PDIP, jika Sandiaga Uno tidak diumumkan sebagai bakal cawapres," imbuhnya.
Baca Juga:
Ketua PDIP Solo Tanggapi Langkah PAN dan Golkar Dukung Prabowo
