• Video
• Visual

Respons KPU MA dan Putusan Syarat Usia Cagub dan Cawagub Adalah?

Rezita Kesuma - Sabtu, 01 Juni 2024

• 
• 
• 
• 

Ukuran text:

A

14

A

Dengarkan Berita:

Sebelumnya, Mahkamah Agung ubah aturan batas usia 30 tahun calon kepala daerah dari semula dihitung saat penetapan pasangan calon di masa pendaftaran, menjadi dihitung sejak pelantikan. Hal itu tercantum dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, 29 Mei 2024

Teks Asli: Joseph Kanugrahan

#KPU # Mahkamah Agung #Pilkada 2024

Rezita Kesuma

Show More

Berita Terkait

Indonesia

Nama 11 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Pilihan DPR

DPR RI menyetujui 11 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc Mahkamah Agung dalam rapat paripurna. Fit and proper test digelar Komisi III pada 12–13 Agustus 2026.

Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026

Indonesia

Kasasi MA Revisi Kerugian Negara Korupsi Timah Harvey Moeis Dkk Susut dari Rp 300 Triliun Jadi 271 T

Mahkamah Agung (MA) merevisi kerugian negara kasus korupsi timah dari Rp300 triliun menjadi Rp271 triliun.

Wisnu Cipto - Rabu, 12 Agustus 2026

Indonesia

Komite Advokat Serahkan Amicus Curiae ke MA dalam PK Perkara Stefanus Roy Rening

Dokumen amicus curiae yang diserahkan berjudul 'Membela Bukan Menghalangi: Batas Pembelaan Advokat dan Penerapan Pasal 21 UU Tipikor'. 


Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026

Indonesia

KY Bongkar 121 Hakim Terjerat Skandal Pelecehan, Selingkuh, Hingga Akali Absen

Komisi Yudisial rekomendasikan sanksi terhadap 121 hakim semester I 2026. Pelanggaran meliputi manipulasi putusan, pelecehan, akali absen, hingga nikah siri. Angka naik 146,94% dibanding 2025.

Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026

Berita Foto

Pimpinan MPR Silaturahmi ke Mahkamah Agung Sepakati soal Supremasi Hukum

Ketua MPR Ahmad Muzani berbincang dengan Ketua Mahkamah Agung Sunarto usai pertemuan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026

Indonesia

Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026

Indonesia

MoU Pendidikan Antikorupsi Mahkamah Agung-KPK Jangan Hanya Gimmick, Penting untuk Reformasi Birokrasi

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly mendukung penuh penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pendidikan antikorupsi antara Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar aparatur sipil negara (ASN).

Frengky Aruan - Minggu, 26 April 2026

Indonesia

KPK–MA Teken Kerja Sama, Fokus Tingkatkan Integritas Aparatur Peradilan

KPK dan Mahkamah Agung menjalin kerja sama untuk meningkatkan integritas hakim dan panitera melalui pelatihan antikorupsi berbasis studi kasus. Ini langkah cegah korupsi dari hulu.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026

Indonesia

MA Terapkan WFH :Pegawai Maksimal 50 Persen

Sistem kerja fleksibel tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan, termasuk kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 April 2026

Indonesia

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Putusan Kasus Pidana Pencucian Uang Rp 308,1 Miliar

Pencucian uang dilakukan dirinya dengan menempatkan dana di rekening atas nama orang lain, membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan, serta membelanjakan kendaraan.

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 April 2026