Respons KPK Soal Dugaan Korupsi Terkait IMB Pulau Reklamasi

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan DPRD DKI untuk melaporkan jika menemukan adanya dugaan korupsi dalam penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi untuk apapun juga, jadi tidak spesifik soal ini saja, kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi ada mekanisme pelaporan yang harus dilakukan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/6).

Respons Febri tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur yang meminta lembaga antirasuah menelusuri dugaan praktik korupsi dalam penerbitan 932 Izin lMB di Pulau Reklamasi.

Guntur mengatakan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan beberapa temuan yang diduga menyalahi prosedur. Menurutnya bukti-bukti yang dikumpulkan itu akan diserahkan ke KPK agar segera diselidiki.

Febri menyatakan, setiap laporan yang diterima bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) akan ditelaah terlebih dahulu, apakah ada indikasi korupsi atau tidak. Untuk itu, Febri mengaku belum dapat merespon lebih jauh mengenai dugaan korupsi dalam penerbitan IMB di Pulau Reklamasi.

"Saya kira ‎tidak tepat kalau KPK merespon terlalu jauh saat ini karena pengaduan juga belum ada atau informasi yang spesifik belum ada," ucap Febri.

Terlebih, kejanggalan yang diduga DPRD DKI belum tentu memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs ini menyerahkan kepada DPRD untuk menjalankan tugasnya mengawasi kinerja Pemprov DKI.

"Proses pengawasan itu bisa dilakukan oleh banyak pihak. DPRD juga memiliki fungsi pengawasan. Silakan saja kalau memang pihak DPRD ada yang menilai ada kejanggalan disana. Itu bukan domain KPK, kalau memang hanya kejanggalan awal. Silahkan proses pengawasan dilakukan‎," tegas Febri.

KPK sendiri diketahui pernah menangani kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Dalam kasus itu, KPK telah menjerat tiga orang, yakni mantan Presdir PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi, serta Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap Ariesman dan 2,5 tahun penjara kepada Trinanda. Sementara mantan Ketua Komisi D DPRD DKI sekaligus mantan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi divonis tujuh tahun penjara.

BACA JUGA: KPK Dalami Peran Romahurmuziy di Seleksi Rektor UIN

Ada Aroma Ganti Presiden, MK Diprediksi Sulit Kabulkan Permohonan Prabowo-Sandi

KPK diketahui sedang mengembangkan kasus ini dengan membuka penyelidikan baru. Penyelidikan ini mencuat saat KPK meminta keterangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik pada Selasa (31/10) lalu.

Meski demikian, eks aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini masih enggan mengungkap perkembangan penyelidikan ini karena belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kalau penyelidikan tentu tidak bisa disampaikan kecuali nanti kalau sudah penyidikan," tutup Febri.(Pon)