Ikhsan Aryo Digdo
Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari kritikan calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan soal jarangnya menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri di masa pemerintahannya.
Jokowi mengatakan kenaikan gaji PNS dilakukan dengan memperhatikan situasi fiskal dan perekonomian.
"(situasi) ekonominya kan berbeda-beda, kita memutuskan menaikkan enggak menaikkan kan dengan pertimbangan yang matang," kata Jokowi kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, setelah peresmian Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, Senin (8/1).
Menurutnya, bila fiskal tertekan maka kenaikan gaji PNS tidak bisa dilakukan. Misalnya jika fiskal tertekan karena berbagai kondisi eksternal, seperti pandemi COVID-19, perang dagang, hingga kondisi geopolitik.
"Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin ada COVID-19, ada perang dagang, kondisi geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan," beber Jokowi.
Baca Juga:
Sebelumnya, dalam debat ketiga Capres 2024 yang digelar Minggu (7/1) malam di Jakarta, Anies mengatakan kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri di era SBY terjadi sebanyak sembilan kali.
Sementara di era Jokowi hanya tiga kali, yakni pada 2015 sebesar 5 persen, 2019 sebesar 5 persen, dan 2024 sebesar 8 persen.
Berbeda dengan pemerintahan SBY yang selalu menaikkan gaji PNS hampir setiap tahunnya.
Kenaikan terjadi pada 2004 (15 persen), 2007 dan 2008 (20 persen), 2009 (15 persen), 2010 (5 persen), 2011 (10 persen), 2012 (10 persen), 2013 (7 persen), dan 2014 (6 persen).
Anies membandingkan, kenaikan gaji TNI/Polri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih tinggi dibandingkan Jokowi.
Meski begitu, Jokowi memastikan telah meneken kenaikan gaji bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang tak lama lagi akan berlaku.
"Saya rasa sudah. Secepatnya, secepatnya akan keluar dan saya harapkan bisa meningkatkan daya kesejahteraan, daya beli, dan juga berimbas kepada ekonomi," kata Jokowi, seperti diberitakan Antara. (knu)
Baca Juga:
