Andika Pratama
MerahPutih.com - Reshuffle menteri jilid pertama di Kabinet Indonesia Maju (KIM) mencuat dipermukaan setelah Presiden Jokowi memberikan peringatan pada menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6).
Bahkan, dalam forum rapat tersebut Jokowi mengeluarkan pernyatan akan mencopot menterinya dengan reshuffle yang dinggap bekerja asal-asalan.
Baca Juga
Video Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Strategi agar Menterinya Giat Bekerja
Pengamat Politik dan Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto memberikan tanggapan reshuffle adalah hal wajar dalam sebuah pemerintahan.
Ia mengungkapkan pada saat ini Jokowi sudah mulai merasakan hasil kerja menterinya dan wajar jika akhirnya mengungkapkan perkataan akan mencopot menterinya itu.
"Saat ini sedang terjadi gelombang COVID-19. seorang presiden menginginkan menterinya berani melakukan berbagai terobosan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di era new normal," kata Agus, Senin (29/6).
Ia menilai ada gagasan yang disampaikan Presiden Jokowi dan tidak bisa dijalankan menterinya. Hal itu yang kemudian menimbulkan kekesalan Jokowi dengan ancang-ancang melakukan reshuffle.
"Pandangan saya setidaknya ada empat sektor yang menjadi sorotan publik dan itu sampai di telinga Presiden Jokowi," katanya.
Keempat empat sektor tersebut, lanjut dia, kesehatan, ekonomi, komunikasi dan informatika, dan politik. Ia menjelaskan kasus pelambatan atau pemblokiran koneksi internet di Papua pada 2019 yang berujung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan menyatakan Presiden Jokowi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi terbukti bersalah jadi lapor merah pemerintahan.
"Dengan kasus itu jadi peringatan bagi kabinet agar berhati-hati mengeluarkan kebijakan untuk menjaga wibawa sosok pemimpin negara," papar dia.
Kemudian disektor kesehatan, ia menilai penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dari Rp 75 triliun untuk pandemi baru terserap 1,53 persen menjadi catatan presiden. Apalagi, dari dana tersebut dana insentif untuk tenaga medis kesehatan penanganan COVID-19 belum cair.
"Ya belum lagi angka kasus COVID-19 belum ada tanda penurunan juga menjadi catatan," kata dia.
Baca Juga
Ia menambahkan disektor ekonomi belum ada gerbakan menonjol bagi masyarakat terdampak COVID-19, misalkan menggeluarkan paket kebijakan ekonomi sebagai stimulus. Dan terakhir adalah sektor politik pilkada 2020 yang diadakan di tengah pandemi yang membutuhkan dana besar dan menguras APBN.
"Semua keputusan ada di tangan Presiden Jokowi. Kita nantikan saja setelah menteri kena sentil sekarang tunggu hasil kerjanya," pungkas Agus. (Ismail/Jawa Tengah)
