Noer Ardiansjah
SEBULAN usai proklamasi kemerdekaan, Sabtu, 15 September 1945, sejumlah tokoh gerakan buruh berkumpul di Jakarta. Mereka bersepakat mendirikan sebuah organisasi mewakili seluruh serikat buruh, bernama Barisan Boeroeh Indonesia (BBI).
Pemerintah pun mengucurkan dukungan. Pada perjalanan selanjutnya BBI terbelah. Laskar Boeroeh Indonesia (LBI) memisahkan diri. Soediono Djojoprajitno terpilih sebagai Badan Pimpinan.
Sementara itu, Barisan Boeroeh Wanita (BWW) hadir sebagai ujung tombak perjuangan buruh perempuan, dengan Surasti Karma Trimurti, kelak menjadi Menteri Perburuhan Indonesia, sebagai pucuk pimpinan. BBW mengetengahkan pendidikan dan kesadaran buruh perempuan pada para kader.
Pada periode 1945-1947 sejumlah serikat buruh kembali dibentuk. Dalam semangat itu lahirlah Serikat Boeroeh Goela (SBG), Serikat Boeroeh Kereta api (SBKA), Serikat Boeroeh Perkeboenan Repoeblik Indonesia (Sarbupri), Serikat Boeroeh Kementerian Perboeroehan (SB Kemperbu), Serikat Boeroeh Daerah Autonom (SEBDA), Serikat Sekerdja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), Serikat Boeroeh Kementerian Penerangan (SB Kempen), dan sebagainya. Banyak di antara pemimpin serikat-serikat buruh tersebut menjadi tokoh gerakan buruh pada masa sebelumnya, dan juga ikut dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda.
Setelah organisasi serikat buruh semakin marak, gaung kebangkitan pergerakan ditandai dengan perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 1946. Di waktu bersamaan, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur nasional. Kedekatan pemerintah dan buruh kian melekat. Segala aspirasi kaum buruh menjadi prioritas pemerintahan Sukarno. Bahkan, mereka selalu dilibatkan dalam setiap langkah pemerintah.
Memasuki era 1950-an, jumlah kaum buruh mencapai hingga 3 sampai 4 juta orang. Kaum buruh bergabung di bawah sekitar 150 serikat buruh nasional, dan ratusan serikat buruh lainnya yang tak memiliki afiliasi di tingkat nasional.
Kebesaran organisasi gerakan buruh saat itu turut menghasilkan perundang-undangan perburuhan, seperti UU No 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan dan UU No 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang merupakan UU yang dikenal di Asia sebagai UU pro-buruh.
Gerakan buruh masa Soeharto
Memasuki 1966, PKI mulai dihancurkan. Akibatnya, salah satu gerakan buruh bernama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) menanggung kepedihan mendalam. Padahal, dalam harian Kompas, 1 Mei 2012, menjelaskan SOBSI pada masa orde baru merupakan organisasi buruh terbesar. "Namun, Soeharto membasminya dengan brutal sehingga menimbulkan trauma di kalangan pejuang buruh, bahkan hingga saat ini," tulis Surya Tjandra dalam opininya.
Rezim Soeharto memang merupakan masa kelam bagi kaum buruh. Kebebasan berpendapat terbelenggu akibat stigma komunis yang melekat di dalam tubuh serikat buruh. Bahkan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke-11 Awaluddin Djamin (24 Februari 1966 - 17 Oktober 1967) berusaha agar perayaan Hari Buruh dihentikan.
Benar saja, pada 1 Mei 1967, peringatan May Day di Indonesia ditiadakan rezim Orde Baru. Soeharto menetapkan tanggal 20 Februari sebagai Hari Buruh.
Selain itu, serikat buruh sengaja diarahkan menjadi lebih berorientas ekonomis, tak lagi mempertentangkan kelas. Maka, dibentuklah Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dan mengubah diri menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Namun, sejak saat itu juga kaum buruh tidak lagi diajak berbicara untuk membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak seperti rezim Sukarno, buruh mendapatkan tempat untuk berbicara.
Gerakan buruh era Reformasi
Setelah Soeharto dilengserkan pada Mei 1998, kebebasan kaum buruh kembali menemui titik terang. Gaung 1 Mei sebagai Hari Buruh digelorakan tak hanya oleh kaum buruh, tetapi juga mahasiswa dan kaum miskin di setiap kota.
Dalam harian Kompas, 2 Mei 2000 tertulis kaum buruh dibantu gerakan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran selama satu pekan. Mereka meminta hari buruh kembali ditetapkan pada 1 Mei dan meminta hari itu pula sebagai hari libur nasional.
Hal tersebut membuat para pengusaha gerah. Bahkan, PT Sony Indonesia mengancam angkat kaki dari Indonesia, hengkang ke Malaysia jika para buruh melanjutkan unjuk rasa. Gayung pun bersambut. Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Yacob Nuwa Wea menyatakan, 1 Meu bukan merupakan hari libur nasional.
Gerakan buruh era SBY
Ketika kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keinginan buruh soal 1 Mei akhirnya terwujud. Setahun sebelum habis masa jabatan, 29 April 2013, SBY menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Buruh dan libur nasional.
"Ada kado istimewa dari Presiden Yudhoyono, di mana pemerintah akan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal seperti dikutip dari harian Kompas, Senin, 29 April 2013.
Namun, sebelumnya kaum buruh sempat tidak percaya terhadap rezim SBY. Pasalnya, sejak menjabat presiden pada periode pertama (2004-2009), nasib kaum buruh seolah ditelantarkan. Di saat kaum buruh menyuarakan tuntutannya, SBY justru melakukan lawatan ke luar kota, bahkan luar negeri.
Nasib buruh era Jokowi
Di era Jokowi, nasib buruh mengalami perbaikan. Di masa inilah kaum buruh kerap mendapat angin segar. Pada tahun pertama, Jokowi menjadikan momentum hari buruh dengan menetapkan program rumah murah bagi buruh atau program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di Semarang, Jawa Tengah, peletakan batu pertama pada dua tower rumah susun khusus untuk pekerja/buruh, langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi. Untuk kapasitas, sekira 184 unit per tower.
Hingga saat ini, perayaan Hari Buruh terus menggelora di setiap daerah setiap 1 Mei. Gerakan kaum buruh untuk menyuarakan kesejahteraan pun tak pernah mendapat jagal dari pemerintah. Perjuangan buruh dari setiap zaman tak akan mati. Segenap redaksi Merahputih.com mengucapkan, Selamat Hari Buruh!
