Luhung Sapto
MerahPutih.com - Rendahnya hasil survei sejumlah lembaga tentang elektabilitas PPP dinilai merupakan rahasia umum. Sebab, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dualisme kepengurusan.
"Menurut saya, elektabilitas PPP yang di bawah parliamentary threshold, baik versi Polmark maupun Litbang Kompas, itu mencerminkan fakta di lapangan akibat konflik berkepanjangan sejak 2014 lalu," kata kader muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usni Hasanudin di Jakarta, Senin (23/10).
Berdasarkan hasil survei Polmark tentang elektabilitas partai politik (parpol) yang dirilis kemarin (22/10), tingkat keterpilihan PPP cuma 2,4 persen. Sedangkan Litbang Kompas, menyimpulkan elektabilitas PPP 1,8 persen.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyaratkan parpol yang lolos Parlemen minimal meraup 3,5 persen suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Kali pertama PPP berpartisipasi pada Pileg 1973 dan tak pernah abstain hingga kontestasi 'kotak suara' 2014.
Usni menambahkan, Pileg 2019 bisa jadi 'pesta demokrasi' pamungkas bagi PPP.
"Enggak menutup kemungkinan itu terjadi, kalau kondisinya masih terus seperti ini," yakin mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut. PPP diketahui dilanda konflik internal sejak 2015, antara kepemimpinan Djan Faridz dengan Romahurmuziy alias Romi.
Karenanya, Usni menyarankan, agar kedua hasil survei tersebut menjadi sistem peringatan dini (early warning system) bagi PPP demi terus mempertahankan eksistensinya.
"Bila tak ingin menjadi pustaka, sudah seharusnya semua elite partai islah, berembuk, konsolidasi, dan mengembalikan kepercayaan publik," usulnya.
"Tapi, selama masing-masing pihak bersikukuh dengan klaim egonya masing-masing, ya hasil survei tersebut merupakan takdir PPP di Pileg 2019 nanti. Jangankan masyarakat, kader sendiri saja sekarang linglung akan nasibnya dan partai ke depan," tandas kandidat doktoral Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) itu. (Pon)
Baca juga berita lainnya terkait PPP di: PPP: Tiga Modal Ini Perlu untuk Menangi Pilkada
