Rendahnya Elektabilitas PPP Harus Jadi Peringatan Dini
Polisi mencoba menahan massa Angkatan Muda Ka'bah dan para kader PPP yang mencoba memaksa masuk ke dalam KemenkumHAM di Jakarta, Senin (28/12). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
MerahPutih.com - Rendahnya hasil survei sejumlah lembaga tentang elektabilitas PPP dinilai merupakan rahasia umum. Sebab, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dualisme kepengurusan.
"Menurut saya, elektabilitas PPP yang di bawah parliamentary threshold, baik versi Polmark maupun Litbang Kompas, itu mencerminkan fakta di lapangan akibat konflik berkepanjangan sejak 2014 lalu," kata kader muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usni Hasanudin di Jakarta, Senin (23/10).
Berdasarkan hasil survei Polmark tentang elektabilitas partai politik (parpol) yang dirilis kemarin (22/10), tingkat keterpilihan PPP cuma 2,4 persen. Sedangkan Litbang Kompas, menyimpulkan elektabilitas PPP 1,8 persen.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyaratkan parpol yang lolos Parlemen minimal meraup 3,5 persen suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Kali pertama PPP berpartisipasi pada Pileg 1973 dan tak pernah abstain hingga kontestasi 'kotak suara' 2014.
Usni menambahkan, Pileg 2019 bisa jadi 'pesta demokrasi' pamungkas bagi PPP.
"Enggak menutup kemungkinan itu terjadi, kalau kondisinya masih terus seperti ini," yakin mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut. PPP diketahui dilanda konflik internal sejak 2015, antara kepemimpinan Djan Faridz dengan Romahurmuziy alias Romi.
Karenanya, Usni menyarankan, agar kedua hasil survei tersebut menjadi sistem peringatan dini (early warning system) bagi PPP demi terus mempertahankan eksistensinya.
"Bila tak ingin menjadi pustaka, sudah seharusnya semua elite partai islah, berembuk, konsolidasi, dan mengembalikan kepercayaan publik," usulnya.
"Tapi, selama masing-masing pihak bersikukuh dengan klaim egonya masing-masing, ya hasil survei tersebut merupakan takdir PPP di Pileg 2019 nanti. Jangankan masyarakat, kader sendiri saja sekarang linglung akan nasibnya dan partai ke depan," tandas kandidat doktoral Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) itu. (Pon)
Baca juga berita lainnya terkait PPP di: PPP: Tiga Modal Ini Perlu untuk Menangi Pilkada
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029