Rendahnya Elektabilitas PPP Harus Jadi Peringatan Dini

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 23 Oktober 2017
Rendahnya Elektabilitas PPP Harus Jadi Peringatan Dini

Polisi mencoba menahan massa Angkatan Muda Ka'bah dan para kader PPP yang mencoba memaksa masuk ke dalam KemenkumHAM di Jakarta, Senin (28/12). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rendahnya hasil survei sejumlah lembaga tentang elektabilitas PPP dinilai merupakan rahasia umum. Sebab, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dualisme kepengurusan.

"Menurut saya, elektabilitas PPP yang di bawah parliamentary threshold, baik versi Polmark maupun Litbang Kompas, itu mencerminkan fakta di lapangan akibat konflik berkepanjangan sejak 2014 lalu," kata kader muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usni Hasanudin di Jakarta, Senin (23/10).

Berdasarkan hasil survei Polmark tentang elektabilitas partai politik (parpol) yang dirilis kemarin (22/10), tingkat keterpilihan PPP cuma 2,4 persen. Sedangkan Litbang Kompas, menyimpulkan elektabilitas PPP 1,8 persen.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyaratkan parpol yang lolos Parlemen minimal meraup 3,5 persen suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Kali pertama PPP berpartisipasi pada Pileg 1973 dan tak pernah abstain hingga kontestasi 'kotak suara' 2014.

Usni menambahkan, Pileg 2019 bisa jadi 'pesta demokrasi' pamungkas bagi PPP.

"Enggak menutup kemungkinan itu terjadi, kalau kondisinya masih terus seperti ini," yakin mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut. PPP diketahui dilanda konflik internal sejak 2015, antara kepemimpinan Djan Faridz dengan Romahurmuziy alias Romi.

Karenanya, Usni menyarankan, agar kedua hasil survei tersebut menjadi sistem peringatan dini (early warning system) bagi PPP demi terus mempertahankan eksistensinya.

"Bila tak ingin menjadi pustaka, sudah seharusnya semua elite partai islah, berembuk, konsolidasi, dan mengembalikan kepercayaan publik," usulnya.

"Tapi, selama masing-masing pihak bersikukuh dengan klaim egonya masing-masing, ya hasil survei tersebut merupakan takdir PPP di Pileg 2019 nanti. Jangankan masyarakat, kader sendiri saja sekarang linglung akan nasibnya dan partai ke depan," tandas kandidat doktoral Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) itu. (Pon)

Baca juga berita lainnya terkait PPP di: PPP: Tiga Modal Ini Perlu untuk Menangi Pilkada

#Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Bagikan