Eddy Flo
MerahPutih.Com - Mahalnya tarif tiket pesawat domestik menjadi pekerjaan berat pemerintahan Jokowi. Dampak lonjakan harga tiket pesawat, membuat para pemudik Lebaran 2019 gigit jari.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan batas tarif atas, namun belum juga membawa dampak yang berarti. Apesnya, kenaikan tiket pesawat mempengaruhi sektor lain, pariwisata menjadi korban pertamanya.
Mensiasati mahalnya tiket yang dikatrol maskapai penerbangan dalam negeri seperti Garuda Indonesia dan Lion Air, Presiden Jokowi lantas melontarkan ide mengundang maskapai asing untuk beroperasi dalam negeri. Tujuannya tak lain agar harga tiket kembali kompetitif dan konsumen tak dicekik lagi.
Menanggapi gagasan Presiden Jokowi tersebut, guru besar Hukum Internasional dan Hukum Udara Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana meminta pemerintah ekstra hati-hati dalam memberikan kesempatan kepada maskapai asing beroperasi di jalur domestik.
"Jangan sampai masalah harga tinggi pesawat akan meliberalisasi industri penerbangan nasional," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Kamis (6/6).
Meski wacana tersebut patut diapresiasi agar tiket pesawat rute dalam negeri turun, menurut Hikmahanto perlu dipertimbangkan banyak hal, termasuk tiga hal berikut ini.
Pertama, kata dia, dalam hukum udara dikenal asas cabotage yaitu untuk jalur-jalur dalam negeri hanya dapat secara eksklusif dilayani oleh maskapai dalam negeri. Bahkan, secara universal ada larangan maskapai asing melayani rute domestik suatu negara.
Pengecualian bisa terjadi apabila tidak ada kesanggupan dari maskapai lokal untuk melayani jalur-jalur tersebut.
"Kedua, adalah kurang tepat apabila masalah harga tiket yang membumbung diselesaikan dengan membolehkan maskapai asing melayani rute dalam negeri, " kata Hikmahanto.
Dalam jangka panjang, operasi oleh maskapai asing bisa membuat maskapai lokal mati dalam upaya melayani jalur-jalur domestik.
Ketiga, jelas Hikmahanto, penyesalan akan muncul pada masa datang apabila maskapai asing sudah masuk menjalani rute dalam negeri dan kemudian akan dilarang. Pemerintah akan sulit untuk membendung peran maskapai asing dengan peraturan perundang-undangan sekali pasar telah dibuka.
BACA JUGA: Isi Liburan di Yogyakarta, Presiden Jokowi Ajak Jan Ethes ke Mal
AHY dan Ibas Bersilaturahmi ke Kediaman Ibu Sinta Nuriyah
Ia mengatakan pelajaran bisa didapat dari industri perbankan, yang pada awalnya kepemilikan asing secara mayoritas pada bank nasional disebabkan karena pemerintah tidak ingin selalu mem-bail out bank nasional ketika bank tersebut menghadapi masalah.
Memang dengan membuka pemodal asing untuk memiliki bank lokal pada saat itu dianggap solusi, kata Hikmahanto, namun ternyata pada kemudian hari bank-bank nasional banyak diakuisisi oleh pemodal asing. Keuntungan pun diraih oleh pemodal asing.
"Saat ini, ketika ada keinginan untuk membatasi kembali pemodal asing dalam bank nasional melalui Amandemen UU Perbankan, banyak pemodal asing merasa keberatan, " ujar Hikmahanto seperti dilansir Antara.
Pelajaran yang dapat dipetik, katanya memperingatkan, adalah bahwa solusi sesaat justru memberi peluang pasar dari industri tertentu terbuka bagi pelaku usaha asing. Liberalisasi pasar pun terjadi.
"Padahal, soko guru perekonomian Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konstitusi tidak pernah berubah," tutup Hikmahanto Juwana.(*)
