Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menetapkan kisaran kenaikan tarif 9 hingga 13 persen untuk kelas ekonomi dan meminta maskapai mematuhi aturan tanpa mengambil keuntungan berlebihan atau tidak boleh melebihi batas maksimal 13 persen sesuai kebijakan pemerintah.
"Tidak boleh lebih dari itu," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan penguatan penerbangan domestik menjadi strategi menghadapi penutupan ruang udara di sejumlah negara yang mengganggu konektivitas global dan berpotensi menekan mobilitas serta permintaan perjalanan.
Ia mengatakan, pemerintah menahan kenaikan tarif tiket domestik agar tetap terjangkau, sehingga masyarakat dapat bepergian dan aktivitas ekonomi serta mobilitas nasional tetap terjaga di tengah tekanan eksternal.
"Itu sebabnya kita menjaga kenaikan tiket domestik tidak terlalu tinggi agar masyarakat tetap bisa bepergian," kata Menhub kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam.
Baca juga:
Harga Avtur Naik, Garuda dan Saudi Airlines Minta Tambahan Biaya Angkut Jemaah Haji
Stabilitas tarif domestik penting untuk menjaga pergerakan penumpang ketika dinamika global menekan penerbangan internasional dan sektor pariwisata.
Dudy menyebut pengalaman krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 menunjukkan pasar domestik menjadi penopang utama pariwisata saat kunjungan wisatawan asing turun tajam.
"Saat krisis dan COVID-19, pasar domestik menjadi bantalan pariwisata. Karena itu, kami menjaga agar masyarakat tetap bepergian," ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, berupaya memastikan perjalanan dalam negeri tetap berjalan guna menjaga keberlangsungan industri pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Langkah ini juga untuk mengantisipasi penurunan arus wisatawan dari luar negeri," kata Dudy.
Ia menanggapi isu pembatasan ruang udara, termasuk oleh China, yang dinilai berdampak pada penerbangan dan pariwisata Indonesia, meski berada di luar kendali pemerintah.
Menurutnya, tiap negara memiliki pertimbangan sendiri dalam kebijakan penerbangan, sehingga Indonesia tidak dapat mengintervensi dan harus menyesuaikan langkah secara adaptif.
"Dampaknya ada, seperti penurunan pariwisata. Kita tidak bisa melarang negara lain mengurangi penerbangan karena kondisi mereka harus dipahami," ujarnya.
