Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan Anak Bandel ke Barak Tuai Kecaman, Imparsial: Ini Bentuk Inferioritas Sipil
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)
MerahPutih.com - Imparsial mengkritisi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasukkan anak bandel ke barak militer. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra memandang, rencana kebijakan yang sedang disusun Dedi Mulyadi tersebut bentuk nyata militerisasi di ranah sipil.
“Pelibatan aparat untuk menjawab persoalan “siswa nakal” jelas menyalahi fungsi TNI itu sendiri,” kata Ardi dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/5).
Menurut Ardi, sebagai pemimpin sipil sudah sepatutnya Dedi menyadari adanya garis demarkasi antara urusan sipil dan urusan militer.
“Rencana kebijakan ini menunjukan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang dalam tahap tertentu berbahaya bagi kehidupan sipil dan demokrasi,” tutur Ardi.
Dia menganggap, pelibatan TNI dalam pembinaan “siswa nakal” juga tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi akibat perilaku kekerasan anggota di ranah sipil.
Baca juga:
Selain itu, mereka yang dianggap “siswa nakal” tersebut juga masih tergolong dalam usia “anak”.
“Dalam dalam prinsip hak asasi manusia harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak yang jauh dari budaya kekerasan,” jelas Ardi.
Dia menjelaskan, kebijakan yang akan diambil oleh Dedi Mulyadi tidak hanya keliru tetapi berbahaya. Dia menyebut, pada saat yang bersamaan rencana kebijakan yang sedang disusun Dedi Mulyadi bermasalah secara hukum.
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang prinsip pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Dengan demikian, pendekatan militer yang coba digunakan oleh Gubernur Jawa Barat untuk mengatasi “siswa nakal” jelas mencederai semangat demokrasi dan jauh dari nilai-nilai hak asasi manusia,” tutup Ardi. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Realisasi Investasi Indonesia Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp491,4 Triliun
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI
Gubernur Jawa Barat Bakal Pecat Pejabat Sembunyikan Data Deposito Rp 4,17 Triliun
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor