Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan Anak Bandel ke Barak Tuai Kecaman, Imparsial: Ini Bentuk Inferioritas Sipil

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 02 Mei 2025
Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan Anak Bandel ke Barak Tuai Kecaman, Imparsial: Ini Bentuk Inferioritas Sipil

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Imparsial mengkritisi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasukkan anak bandel ke barak militer. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra memandang, rencana kebijakan yang sedang disusun Dedi Mulyadi tersebut bentuk nyata militerisasi di ranah sipil.

“Pelibatan aparat untuk menjawab persoalan “siswa nakal” jelas menyalahi fungsi TNI itu sendiri,” kata Ardi dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/5).

Menurut Ardi, sebagai pemimpin sipil sudah sepatutnya Dedi menyadari adanya garis demarkasi antara urusan sipil dan urusan militer.

“Rencana kebijakan ini menunjukan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang dalam tahap tertentu berbahaya bagi kehidupan sipil dan demokrasi,” tutur Ardi.

Dia menganggap, pelibatan TNI dalam pembinaan “siswa nakal” juga tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi akibat perilaku kekerasan anggota di ranah sipil.

Baca juga:

Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan ‘Siswa Nakal’ ke Barak Cederai Semangat Demokrasi dan Bertentangan dengan Nilai HAM

Selain itu, mereka yang dianggap “siswa nakal” tersebut juga masih tergolong dalam usia “anak”.

“Dalam dalam prinsip hak asasi manusia harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak yang jauh dari budaya kekerasan,” jelas Ardi.

Dia menjelaskan, kebijakan yang akan diambil oleh Dedi Mulyadi tidak hanya keliru tetapi berbahaya. Dia menyebut, pada saat yang bersamaan rencana kebijakan yang sedang disusun Dedi Mulyadi bermasalah secara hukum.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang prinsip pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Dengan demikian, pendekatan militer yang coba digunakan oleh Gubernur Jawa Barat untuk mengatasi “siswa nakal” jelas mencederai semangat demokrasi dan jauh dari nilai-nilai hak asasi manusia,” tutup Ardi. (Knu)

#Gubernur Jawa Barat #Dedi Mulyadi #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dedi Mulyadi Janji Jadikan Adik Affan Kurniawan Anak Angkat dan Carikan Rumah untuk Keluarga
Insiden yang menewaskan Affan Kurniawan (21) terjadi ketika ia dilindas oleh kendaraan taktis Brimob saat kerusuhan demo di DPR Jakarta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Dedi Mulyadi Janji Jadikan Adik Affan Kurniawan Anak Angkat dan Carikan Rumah untuk Keluarga
Indonesia
Kompolnas Dorong Polda Jabar Tuntaskan Kericuhan Saat Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jabar yang Berakhir Tragis
Ia menekankan pentingnya memberikan kepastian hukum, apakah peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kompolnas Dorong Polda Jabar Tuntaskan Kericuhan Saat Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jabar yang Berakhir Tragis
Olahraga
Raih Emas Terbanyak di Asian Cup Woodball Championship 2025, 3 Srikandi Indonesia Belum Puas dan Mau Catat Sejarah Baru
3 srikandi Indonesia masih belum puas meraih emas terbanyak di Asian Cup Woodball Championship 2025. Ketiganya ingin mencatatkan sejarah baru.
Soffi Amira - Sabtu, 23 Agustus 2025
Raih Emas Terbanyak di Asian Cup Woodball Championship 2025, 3 Srikandi Indonesia Belum Puas dan Mau Catat Sejarah Baru
Indonesia
Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Faktor kondisi ekonomi masyarakat yang tengah tidak stabil menjadi pertimbangan utama Pemkab Bekasi mengikuti instruksi Dedi Mulyadi tersebut
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Jelang Peringatan HUT ke-80 RI, PT KAI Ajak Penumpang Tunjukkan Sikap Hormat setiap Pukul 10.00, Nyanyikan 'Indonesia Raya' Bersama-Sama
Diharapkan menjadi pengingat akan pentingnya semangat persatuan, kebanggaan terhadap bangsa, dan penghormatan terhadap simbol negara.
Dwi Astarini - Jumat, 15 Agustus 2025
Jelang Peringatan HUT ke-80 RI, PT KAI Ajak Penumpang Tunjukkan Sikap Hormat setiap Pukul 10.00, Nyanyikan 'Indonesia Raya' Bersama-Sama
Lifestyle
Prakiraan Cuaca 14–18 Agustus 2025: Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang
Prakiraan Cuaca Indonesia: berdasarkan informasi terkini yang dihimpun dari BMKG, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem
ImanK - Rabu, 13 Agustus 2025
Prakiraan Cuaca 14–18 Agustus 2025: Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Ramal Indonesia Bubar Tahun 2030
ASEAN INGATKAN RI BISA RUNTUH 2023 AKIBAT UTANG MEMBENGKAK NASIB BISA SERUPA SRI LANKA!
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Ramal Indonesia Bubar Tahun 2030
Indonesia
RI-Selandia Baru Sepakat Kejar Target Kerja Sama Dagang Rp 58 T, Termasuk Program MBG
Indonesia dan Selandia Baru menyepakati kerja sama perdagangan dua arah dengan target mencapai US$ 3,6 miliar atau Rp 58,7 triliun pada 2029.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Agustus 2025
RI-Selandia Baru Sepakat Kejar Target Kerja Sama Dagang Rp 58 T, Termasuk Program MBG
Berita Foto
Peringati HUT RI ke-80 Pedro Hadirkan Rimba Orangutan Simbol Keberagaman Nusantara
Deretan aksesoris Rimba karakter Orangutan simbol keberagaman nusantara dari Pedro karakter khusus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80.
Didik Setiawan - Sabtu, 02 Agustus 2025
Peringati HUT RI ke-80 Pedro Hadirkan Rimba Orangutan Simbol Keberagaman Nusantara
Indonesia
Indonesia Desak Tidak Ada Negara Gunakan Hak Veto Tolak Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, dan Rusia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
Indonesia Desak Tidak Ada Negara Gunakan Hak Veto Tolak Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Bagikan