Luhung Sapto
Baru-baru ini muncul Deklarasi Khilafah di sebuah perguruan tinggi di Bogor. Hal ini membuktikan bahwa propaganda radikalisme telah masuk ke lingkungan kampus.
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA mengatakan hal itu tentu tidak bisa dibiarkan. Apalagi dengan gamblang mereka berniat untuk mendirikan negara khilafah, yang berarti telah mengkhianati Indonesia dengan Pancasila, UUD '45, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Karena itu, mahasiswa harus diberikan benteng dari 'serangan' radikalisme itu dengan pemahaman tentang Pancasila, UUD '45, Bhinneka Tunggal Ika, serta agama Islam yang rahmatan lil alamin. Pasalnya, mahasiswa yang notabene generasi muda masih haus dengan semua ilmu, tanpa bisa menyaring mana paham yang baik dan mana yang menyimpang.
"Itu karena anak-anak (mahasiswa) belum paham saja karena anak muda itu kan sedang mencari-cari berbagai macam ilmu. Maka sudah menjadi kewajiban rektor, dosen harus memberitahu bahwa Indonesia dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD '45 itu adalah best model bagi umat islam," ungkap Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/5) lalu.
Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) itu menambahkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD'45 dengan tiga pilar itu, lahir beberapa Undang-undang yang menyangkut agama Islam seperti UU Perkawinan. Bahkan di Indonesia juga ada kementerian yang mengurusi ibadah. Selain Indonesia, di Sudan juga ada kementerian agama, tapi di Indonesia sangat komplit dari salat, puasa, haji, yang semua diurus negara. Bahkan mau menikah pun ada UU, juga cara berbisnis secara islam, waris, wakaf, hibah, wasiat tentang perbankan syariah, ekonomi syariah, dan lain-lain.
Hal-hal inilah yang harus terus diberikan pemahaman kepada para mahasiswa dalam memberikan benteng agar mereka bisa menangkal propaganda radikalisme yang mengusung khilafah. Intinya, mahasiswa dan anak muda Indonesia harus bersikap inklusifisme pluralis yakni bisa menghargai keragaman, bukan eksklusifisme.
Ia mencontohkan saat pendirian Republik Indonesia dulu, kalau eksklufisme itu dinilai sesuatu yang terbaik bagi bangsa Indonesia, dari awal mestinya KH Wahid Hasyim dan teman-temannya pasti mengatakan seperti itu. Tapi nyatanya mereka tidak menggunakan eksklufisme, tapi inklusif pluralis.
