Yohannes Abimanyu
MerahPutih Properti - Program pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo hingga akhir 30 Desember 2016 hanya mencapai 805.169 unit rumah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan salah satu penyebabnya adalah terkendala terkait perizinan yang panjang, khususnya izin dari Pemda.
"Sekarang yang dihadapi adalah kekurangan dari sisi suplai dari sisi pengembang. Banyak berkaitan dengan pemda dna kedua perizinan. Sekarang membangun rumah sub diperlukan sekitar 33 izin tahapan sgn junlah hari 700-960 hari, suatu waktu yang sangat lama dan proses sangat kompleks," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Maurin Sitorus saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta Pusat, Jumat (30/12).
Maurin menmabahkan kendala dan hambatan tersebut bisa diatasi saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang memangkas perizinan. Regulasi baru yang akan keluar tersebut merupakan tindak lanjut dari Paket Ekonomi jilid XIII, di mana sebanyak 33 izin dan tahapan, dipangkas menjadi 11 izin dan rekomendasi. Serta waktu izin yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari, dapat dipercepat menjadi 44 hari.
"Sudah dicanangkan di paket kebijakan menjadi 11 izin dan 44 hari. Dengan kebijakan ini tentu akan mendorong dari sisi suplai. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah memberikan izin dengan proses cepat dan biaya nol, misalnya Pemkot Jambi, itu berdampak positif pada penyediaan rumah," pungkasnya.
Seperti diketahui, pembangunan satu juta rumah tahun ini sebesar 805.169 unit yang meliputi rumah MBR mencapai 569.382 unit rumah. Sementara untuk hunian non MBR telah terbangun 235.787 unit rumah. Realisasi satu juta rumah tahun ini naik dari tahun lalu yang capaiannya hanya 699.770 unit.
