Headline

Redakan Konflik Suriah, Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Gencatan Senjata

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 23 Februari 2018
Redakan Konflik Suriah, Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Gencatan Senjata

Dewan Keamanan PBB bersidang mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk Palestina, di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat. (ANTARA FOTO/REUTERS/Brendan McDermid)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Konflik Suriah sudah mencapai tahap mencemaskan. Faksi-faksi yang bertikai terus berperang sehingga pertumpahan darah tak bisa terelakan. Banyaknya korban sipil yang berjatuhan dalam konflik Suriah membuat Dewan Keamanan PBB turun tangan.

Berdasarkan keterangan Utusan Kuwait untuk PBB yang juga menjabat sebagai Chairman DK PBB, pada sidang Dewan Keamanan pada hari ini Jumat (23/2) para anggota DK PBB akan memberikan suara terkait resolusi gencatan senjata di Suriah. Resolusi tersebut menuntut gencatan senjata selama 30 hari. Tujuannya agar pengiriman bantuan dan penanganan kesehatan di Suriah dapat dilaksanakan tim misi kemanusiaan.

Belum jelas bagaimana sekutu Suriah, Rusia, pemegang hak veto di Dewan Keamanan, akan menanggapi rancangan resolusi susunan Swedia dan Kuwait tersebut. Resolusi membutuhkan sembilan suara mendukung dan tidak ada penolakan dari Rusia, China, Amerika Serikat, Inggris atau Prancis.

Sebelumnya, menurut Xinhua sebagaimana dilansir Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan segera dihentikannya pertikaian di daerah kantung yang dikuasai gerilyawan di Suriah, Ghouta Timur.

"Seruan saya kepada semua yang terlibat ialah penghentian segera semua aksi perang di Ghouta Timur, diizinkannya bantuan kemanusiaan mencapai semua yang memerlukan, diizinkannya pengungsian sebanyak 700 orang yang memerlukan pengobatan mendesak yang tak bisa diberikan di sana, dan juga diciptakannya kemungkinan buat warga sipil lain untuk secara efektif diobati di lokasi," kata Guterres.

"Ini adalah tragedi kemanusiaan, yang merebak di depan mata kita, dan saya kira kita tak bisa membiarkan keadaa berlangsung dengan cara yang mengerikan ini," katanya.

Ia mengatakan ia mengerti bahwa anggota Dewan Keamanan melakukan pembahasan mengenai Suriah, tapi menegaskan bahwa Ghouta Timur tak bisa menunggu.

Duta Besar Swedia untuk PBB Olof Skoog mengatakan kepada wartawan pada Rabu pagi bahwa delegasinya dan delegasi Kuwait sedang merancang resolusi mengenai Suriah.

"Kami meminta segera dihentikannya pertikaian selama 30 hari di seluruh Suriah," kata Skoog. Rancangan resolusi tersebut juga meminta akses kemanusiaan dan pengungsian medis ditambah pencabutan pengepungan buat empat lokasi tertentu, termasuk Ghouta Timur.

Rancangan resolusi itu juga meminta perlindungan rumah sakit dan instalasi medis lain, dan menyeru semua pihak agar mematuhi hukum kemanusiaan internasional, katanya.

Duta Besar Jonathan Allen dari Inggris menyampaikan harapan bahwa pemungutan suara dapat dilakukan rancangan resolusi tersebut dan rancangan itu bisa disahkan sesegera mungkin.

"Yang penting ialah resolusi ini menghadapi pemungutan suara sesegera mungkin, disahkan sesegera mungkin dan oleh karena itu dihentikannya permusuhan, keinginan jelas Dewan Keamanan berlaku sesegera mungkin," kata Jonathan Allen kepada wartawan.

"Pada saat ini, sementara pemboman kian bertambah parah, waktu makin tipis, dan kita harus bertindak," katanya.

Tentara Suriah meningkatkan upaya merebut kembali Ghouta Timur, kubu utama terakhir gerilyawan di negeri itu. Serangan udara mengakibatkan keadaan kemanusiaan menyedihkan di daerah kantung tersebut, di dekat ibu kota Suriah, Damaskus.(*)

#PBB #Konflik Suriah #Antonio Guterres
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
DPR selalu terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memiliki mekanisme sendiri untuk melakukannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Presiden Subianto telah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk dan berdialog dengan korban unjuk rasa dan pihak kepolisian juga telah menindak personel Brimob yang melindas pengendara ojek daring.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Indonesia
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
PBB menyoroti kekerasan demo di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi transparan dan menyeluruh.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
Dunia
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel mengusulkan supaya diadakan sidang khusus Majelis Umum PBB di Jenewa, Swiss.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Indonesia
Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global
Bahwa bangsa kita hadir di tengah dunia bukan sekedar penonton
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global
Indonesia
Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
Ini akan menjadikan Prabowo sebagai presiden pertama Indonesia yang hadir secara langsung dalam acara tersebut setelah satu dekade
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB
Presiden Prabowo dapat memberi masukan kepada negara-negara anggota PBB mengenai tatanan dunia ke depan, dan penekanan terhadap multilateralisme.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB
Indonesia
Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen
Prabowo dijadwalkan berpidato pada urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen
Indonesia
PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
Kemandirian fiskal memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
Bagikan