Headline

Redakan Konflik Suriah, Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Gencatan Senjata

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 23 Februari 2018
Redakan Konflik Suriah, Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Gencatan Senjata

Dewan Keamanan PBB bersidang mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk Palestina, di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat. (ANTARA FOTO/REUTERS/Brendan McDermid)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Konflik Suriah sudah mencapai tahap mencemaskan. Faksi-faksi yang bertikai terus berperang sehingga pertumpahan darah tak bisa terelakan. Banyaknya korban sipil yang berjatuhan dalam konflik Suriah membuat Dewan Keamanan PBB turun tangan.

Berdasarkan keterangan Utusan Kuwait untuk PBB yang juga menjabat sebagai Chairman DK PBB, pada sidang Dewan Keamanan pada hari ini Jumat (23/2) para anggota DK PBB akan memberikan suara terkait resolusi gencatan senjata di Suriah. Resolusi tersebut menuntut gencatan senjata selama 30 hari. Tujuannya agar pengiriman bantuan dan penanganan kesehatan di Suriah dapat dilaksanakan tim misi kemanusiaan.

Belum jelas bagaimana sekutu Suriah, Rusia, pemegang hak veto di Dewan Keamanan, akan menanggapi rancangan resolusi susunan Swedia dan Kuwait tersebut. Resolusi membutuhkan sembilan suara mendukung dan tidak ada penolakan dari Rusia, China, Amerika Serikat, Inggris atau Prancis.

Sebelumnya, menurut Xinhua sebagaimana dilansir Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan segera dihentikannya pertikaian di daerah kantung yang dikuasai gerilyawan di Suriah, Ghouta Timur.

"Seruan saya kepada semua yang terlibat ialah penghentian segera semua aksi perang di Ghouta Timur, diizinkannya bantuan kemanusiaan mencapai semua yang memerlukan, diizinkannya pengungsian sebanyak 700 orang yang memerlukan pengobatan mendesak yang tak bisa diberikan di sana, dan juga diciptakannya kemungkinan buat warga sipil lain untuk secara efektif diobati di lokasi," kata Guterres.

"Ini adalah tragedi kemanusiaan, yang merebak di depan mata kita, dan saya kira kita tak bisa membiarkan keadaa berlangsung dengan cara yang mengerikan ini," katanya.

Ia mengatakan ia mengerti bahwa anggota Dewan Keamanan melakukan pembahasan mengenai Suriah, tapi menegaskan bahwa Ghouta Timur tak bisa menunggu.

Duta Besar Swedia untuk PBB Olof Skoog mengatakan kepada wartawan pada Rabu pagi bahwa delegasinya dan delegasi Kuwait sedang merancang resolusi mengenai Suriah.

"Kami meminta segera dihentikannya pertikaian selama 30 hari di seluruh Suriah," kata Skoog. Rancangan resolusi tersebut juga meminta akses kemanusiaan dan pengungsian medis ditambah pencabutan pengepungan buat empat lokasi tertentu, termasuk Ghouta Timur.

Rancangan resolusi itu juga meminta perlindungan rumah sakit dan instalasi medis lain, dan menyeru semua pihak agar mematuhi hukum kemanusiaan internasional, katanya.

Duta Besar Jonathan Allen dari Inggris menyampaikan harapan bahwa pemungutan suara dapat dilakukan rancangan resolusi tersebut dan rancangan itu bisa disahkan sesegera mungkin.

"Yang penting ialah resolusi ini menghadapi pemungutan suara sesegera mungkin, disahkan sesegera mungkin dan oleh karena itu dihentikannya permusuhan, keinginan jelas Dewan Keamanan berlaku sesegera mungkin," kata Jonathan Allen kepada wartawan.

"Pada saat ini, sementara pemboman kian bertambah parah, waktu makin tipis, dan kita harus bertindak," katanya.

Tentara Suriah meningkatkan upaya merebut kembali Ghouta Timur, kubu utama terakhir gerilyawan di negeri itu. Serangan udara mengakibatkan keadaan kemanusiaan menyedihkan di daerah kantung tersebut, di dekat ibu kota Suriah, Damaskus.(*)

#PBB #Konflik Suriah #Antonio Guterres
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
PBB telah memberikan dukungan teknis di Aceh, Sumut, dan Sumbar sesuai mandat masing-masing badan PBB, baik di tingkat daerah maupun nasional melalui kementerian terkait.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
Indonesia
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Indonesia
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2 014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan politik luar negeri kewenangan mutlak yang dimiliki pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Penyerbuan ini dianggap melanggar Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan 2730 yang keluar 24 Mei 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Indonesia
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
PBB, kata Dujarric, terus berkomunikasi dengan otoritas negara-negara terdampak dan siap membantu operasi penyelamatan maupun respons tanggap bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
Indonesia
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
PBB menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
Indonesia
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Gubernur DKI Pramono Anung menolak laporan PBB yang menyebut populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Angka tersebut berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Indonesia
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Dukcapil DKI meluruskan data PBB soal populasi Jakarta 42 juta jiwa, menjelaskan perbedaan data de facto dan de jure. Penduduk resmi Jakarta tercatat 11 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 November 2025
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Indonesia
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Berdasarkan laporan PBB, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota Indonesia saat ini mencapai 41,9 juta jiwa.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Indonesia
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
PBB juga menjabarkan prosedur pemilihan yang harus diikuti dalam beberapa bulan ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
Bagikan