Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama komunitas pengemudi transportasi online di ruang rapat Komisi V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).
Dalam RDPU itu, salah satu pengemudi ojol bernama Ade Armansyah mencurahkan isi hatinya kepada anggota Komisi V. Ia menegaskan, aplikator tidak pernah mau diskusi bersama mitranya soal menentukan tarif.
"Yang saat ini terjadi mereka suka-suka dengan menyebut paket hematnya mereka. Sehemat-hemat mungkin tapi mereka tidak pernah mau bantu kita untuk mengatasi keuangan kita," kata Ade.
Bahkan, Ade merasa para mitra hanya menjadi sapi perah aplikator selama kurang lebih 10 tahun.
"Jadi kami merasa saat ini kami dijadikan sapi perah sama mereka selama kurang lebih 10 tahun. Mereka tidak pernah mau melihat dan menghitung biaya yang keluar dari kami untuk biaya operasional kami, bensin kami segala macam tentang operasional itu mereka nggak pernah tahu," tegasnya.
Baca juga:
Nyalakan Flare, Ratusan Pengemudi Ojol Demo DPRD Solo Desak Wujudkan UU Transportasi Online
Ade mengaku tidak mengetahui hitung-hitungan aplikator dalam membuat tarif sebesar Rp 3.330 per kilometer bagi mitranya.
"Mereka tidak pernah mengajak kami bicara dan kami tidak pernah tahu variabel yang bisa terciptanya argo yang mereka kasih ke kami. Makanya kami minta sama mereka kalau mereka mau untung 10 persen, kami pun juga harus untung 10 persen," tuturnya.
Baca juga:
DPR Gerak Cepat Rencanakan Bikin RUU Transportasi Online, Akomodir Tuntutan Pengemudi Ojol
Ade yang juga tercatat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Paguyuban Mitra Online (DPN-PMO) Indonesia menuturkan, dari hasil kalkulasi yang dilakukan pihaknya, driver ojol dirugikan sebesar Rp 12.000 per 10 km saat mengantar penumpang.
"Karena dari hitungan kami, per 10 kilo meter itu kami rugi kurang lebih 12.000 per 10 kilo meter. Jadi kalau meraka boleh untung 20 persen, masa kami nggak boleh untung 10 persen," pungkasnya. (Pon)
