RDP Kepala BGN dan Komisi VIII DPR Tetapkan Anggaran Badan Gizi Nasional

Didik SetiawanDidik Setiawan - Senin, 06 Januari 2025
RDP Kepala BGN dan Komisi VIII DPR Tetapkan Anggaran Badan Gizi Nasional

Merahputih.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa ada sekian syarat yang diperlukan dalam penggunaan APBN, salah satunya yakni mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI agar BGN bisa menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu prioritas utama Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dadan mengatakan dana total untuk program makan siang gratis tetap sebesar Rp 71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai APBN 2025. (MP/Didik Setiwan).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (kanan) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (kanan) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (tengah) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (tengah) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
#Badan Gizi Nasional #Makan Bergizi Gratis #DPR
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Harus ada langkah konkret, mulai dari pengembangan kurikulum adaptif, pelatihan guru, penyediaan materi ajar, hingga kampanye kesadaran publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Indonesia
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Program transmigrasi tidak boleh lagi dipandang sebatas perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang masih jarang penduduk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Program MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah karena tak Efektif
Kualitas menu yang disajikan berpotensi tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan. ?
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Waka Komisi IX DPR Minta Program MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah karena tak Efektif
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Jatah MBG untuk Anak Tetap Ada Saat Libur, Boleh Diambil Bapak atau Emak Lho
BGN menepis tudingan bahwa kelanjutan program di masa libur hanya demi menghabiskan sisa anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Jatah MBG untuk Anak Tetap Ada Saat Libur, Boleh Diambil Bapak atau Emak Lho
Indonesia
MBG Jalan Terus Saat Libur Sekolah, DPR Minta Anggaran Dialihkan Buat Korban Bencana
Ketika tidak ada kegiatan belajar mengajar, distribusi MBG berpotensi tidak tepat sasaran dan melenceng dari tujuan awal program.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
MBG Jalan Terus Saat Libur Sekolah, DPR Minta Anggaran Dialihkan Buat Korban Bencana
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Bagikan