Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - DIREKTUR Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengingatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan satu-satunya janji politik Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Fernando, belakangan ini sejumlah tokoh di lingkaran pemerintahan terus menegaskan MBG harus tetap dijalankan karena merupakan program yang telah mendapatkan persetujuan publik saat pemilihan presiden.
“Narasi tersebut berpotensi mengabaikan berbagai janji kampanye lainnya yang sama pentingnya,” jelas Fernando kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).
Fernando menyinggung sejumlah tokoh yang kerap menyoroti pentingnya keberlanjutan MBG, mulai dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Qodari, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, hingga sejumlah juru bicara Partai Gerindra.
Menurutnya, perhatian yang besar terhadap MBG dengan alokasi anggaran mencapai Rp 268 triliun pada 2026 seharusnya juga diikuti semangat yang sama dalam merealisasikan program-program prioritas lainnya.
Baca juga:
Wali Kota Jakpus Respons Warga yang Tolak Relokasi Sekretariat RW akibat Dapur MBG
Fernando mengingatkan salah satu janji utama Prabowo yakni pembangunan dan renovasi 3 juta rumah layak huni setiap tahun.
Pemerintah juga menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia
Ia menilai realisasi target tersebut perlu menjadi fokus utama pemerintah, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
“Bagaimana dengan janji pembangunan tiga juta rumah dan penciptaan 19 juta lapangan kerja? Ini juga merupakan janji politik yang disampaikan kepada rakyat dan sudah memperoleh mandat publik,” ujarnya.
Fernando menyoroti masih adanya ancaman PHK yang menghantui para pekerja akibat relokasi perusahaan ke negara lain maupun persoalan operasional yang dihadapi dunia usaha. Selain lapangan kerja dan perumahan, Fernando juga menyinggung target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Meski pemerintah melaporkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,78 persen pada September 2025 dari sebelumnya 1,26 persen pada Maret 2024, Fernando mengaku masih mempertanyakan sejauh mana angka tersebut mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat saat ini masih cukup besar sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa penurunan angka statistik benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga.
Fernando juga menyoroti program penghiliran dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Prabowo. “Publik masih menunggu langkah konkret pemerintah untuk mempercepat realisasi program tersebut agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas,” ucap Fernando.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah bagi seluruh warga negara. "Persoalan pendirian rumah ibadah dan perlindungan terhadap kelompok minoritas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah,” jelas dia.
Fernando juga mengingatkan rakyat memiliki hak yang sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara. Pemerintah harus ingat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Kritik dan masukan dari masyarakat adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati, bukan dianggap sebagai ancaman,” tegasnya.(knu)
Baca juga:
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
