Rayen Pono Anggap Ahmad Dhani Meremehkan Kasus Salah Sebut Marga

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 06 Mei 2025
Rayen Pono Anggap Ahmad Dhani Meremehkan Kasus Salah Sebut Marga

Rayen Pono. (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rayen Pono mengungkapkan bahwa anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani tidak menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf setelah diduga menghina marga Pono.

Hal tersebut disampaikan Rayen setelah memberikan keterangan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

"Jadi, kalau ada komunikasi, apalagi ada permintaan maaf, enggak ada sampai hari ini," ujar Rayen.

Rayen diketahui melaporkan Dhani ke MKD atas dugaan melanggar etik karena salah sebut marga Pono menjadi Porno.

Dhani, kata Rayen, pernah mengirim eks pesan WhatsApp kepada dirinya yang berisi potongan gambar sebuah televisi. Dijelaskannya, potongan gambar itu memperlihatkan stasiun televisi salah menuliskan marga Pono menjadi Pohon.

Baca juga:

MKD DPR Segera Panggil Ahmad Dhani Terkait Dugaan Penghinaan

"Itu, tuh, Ahmad Dhani sempat WA, tuh, bro, ini TV kurang ajar, nih, dituntut juga, dong," ungkapnya.

Rayen menduga pesan WhatsApp tersebut menandakan Dhani meremehkan persoalan salah sebut marga Pono.

"Itu dari situ terlihat bahwa itu sebenernya beliau meremehkan lagi-lagi, meremehkan apa yang terjadi hari ini," ujarnya.

Ia mengatakan, pihak stasiun televisi sendiri telah melayangkan permintaan maaf setelah salah tulis marga Pono menjadi Pohon.

Menurut Rayen, pihak televisi beralasan marga Pono berubah menjadi Pohon akibat sistem koreksi otomatis.

"Itu autocorrect, kemudian pihak dari Kompas TV sudah WhatsApp secara langsung untuk minta maaf karena kesalahan autocorrect," pungkasnya. (Pon)

#Rayen Pono #DPR RI #Berita #Indonesia #Merahputih
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - 2 jam, 22 menit lalu
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
RI-Singapura Sepakat Selat Malaka Tetap Jadi Jalur Pelayaran Terbuka, Ajak Malaysia-Thailand Join
Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong sepakat menjaga Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai jalur pelayaran bebas sesuai UNCLOS
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Juli 2026
RI-Singapura Sepakat Selat Malaka Tetap Jadi Jalur Pelayaran Terbuka, Ajak Malaysia-Thailand Join
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
2 Film Indonesia Juarai Box Office Biskop di Akhir Juni 2026
Berdasarkan data terbaru Cinepolis, film horor komedi Sekawan Limo 2: Gunung Klawih masih memimpin daftar penonton, disusul drama keluarga Jangan Buang Ibu dan animasi Toy Story 5.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
2 Film Indonesia Juarai Box Office Biskop di Akhir Juni 2026
Bagikan