Ratusan Petugas KPPS di Garut Sakit, 39 Orang Rawat Inap

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Februari 2024
 Ratusan Petugas KPPS di Garut Sakit, 39 Orang Rawat Inap

Petugas KPPS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mengalami sakit setelah melakukan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Bahkan sebagian harus diobati dan dirawat.

"501 orang yang rawat jalan, rawat inap 39 orang," kata Kepala Dinkes Kabupaten Garut Leli Yuliani di Garut, Jumat (16/2).

Baca Juga:

Anggota KPPS Kota Tangerang Mulai Terima Gaji

Ia menuturkan, tim kesehatan dari Dinkes Garut sebelum pelaksanaan pemilu sudah siap siaga memberikan pelayanan kesehatan yang diprioritaskan bagi petugas di tempat pemungutan suara (TPS), terutama saat pemungutan dan penghitungan suara.

Selama pelaksanaan pemilu, ratusan KPPS telah mendapatkan penanganan medis oleh petugas posko kesehatan setempat dan diobservasi lalu diharuskan rawat jalan dan yang harus rawat inap dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut.

"Ke-39 orang itu yang dirawat inap, yang dirujuk tiga orang dari puskesmas ke rumah sakit Garut," katanya.

Petugas KPPS yang mendapatkan pelayanan kesehatan itu mengeluhkan sakit lambung, demam, ada juga hipertensi, karena kelelahan, dan kurang minum.

Semua petugas yang sakit mendapatkan penanganan medis secara maksimal, sementara mereka yang harus dirawat dan dirujuk ke rumah sakit di Garut karena terjangkit demam berdarah (DBD) dan tifus.

"Yang dirujuk ke rumah sakit karena memang ada tifus sama DBD," katanya.

Ia mengatakan, kesiapsiagaan petugas kesehatan di lapangan itu sebagai langkah antisipasi dan penanganan cepat apabila ada petugas penyelenggara pemilu di TPS yang sakit.

"Seluruh petugas medis, sudah disiapkan di posko kesehatan desa, dan juga puskesmas yang siap menangani masyarakat, khususnya bagi petugas penyelenggara pemilu yang sakit selama 24 jam," katanya.

Sementara itu, petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2024, diklaim tidak sebanyak Pemilu 2019. Dibandingkan pemilu sebelumnya yang angka kematiannya di atas 100 orang.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilu tahun ini menurun dibandingkan pemilu sebelumnya.

"Tahun ini menurun jauh," katanya saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais, Jakarta, Jumat (16/2).

Baca Juga:

Kemenkes Klaim Angka Kematian KPPS Turun

#Pemilu #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan