Ratusan Juta Vaksin Kadaluarsa, Jokowi: Vaksinasi di Negara Miskin Baru 6,48 Persen

MerahPutih.com - Pemimpin negara Asia dan Eropa bertemu secara virtual di Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13. Para pemimpin diajak untuk bekerja sama menghadapi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum usai.

Presiden Joko Widodo memaparkan, saat ini lebih dari 7,6 miliar dosis vaksin telah disuntikkan, namun, kesenjangan akses terhadap vaksin masih lebar.

Baca Juga:

Vaksinasi Menurun, Pemerintah Harus Waspadai Lonjakan Kasus Usai Nataru

"(Sebanyak) 64,99 persen populasi negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, sementara di negara miskin baru 6,48 persen," ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/11).

Presiden Jokowi melanjutkan, target vaksinasi WHO juga masih sulit dicapai. Diperkirakan hampir 80 negara tidak mencapai target vaksinasi 40 persen populasi di akhir tahun 2021. Bahkan, pada saat yang sama, lebih dari 100 juta dosis vaksin di negara G7 tidak terpakai dan kedaluwarsa.

"Dalam pertemuan ini saya mengajak kita semua mengubah situasi ini. Target vaksinasi WHO harus dicapai semua negara. Untuk itu, dose-sharing harus digalakkan, produksi vaksin dinaikkan, dan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin ditingkatkan," ucap Presiden Jokowi.

Sementara itu, dalam jangka panjang Presiden Jokowi mengajak para pemimpin ASEM untuk terus memperkuat tata kelola dan arsitektur kesehatan global. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu agenda utama dalam Presidensi Indonesia di G-20.

"Dalam kaitan ini, WHO harus diperkuat. Traktat pandemi harus didukung oleh semua negara dan mekanisme pendanaan kesehatan untuk negara berkembang perlu dibangun," ujar Presiden.

Sedangkan terkait percepatan pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan dua hal utama yang memerlukan kerja sama erat para pemimpin ASEM, yaitu transisi energi dan transisi digital.

Transisi menuju energi baru terbarukan, lanjut Presiden, harus terus didorong, namun perlu diletakkan juga dalam konteks pencapaian SDGs.

"Investasi dan alih teknologi adalah kata kunci," kata Presiden menegaskan.

Selain itu, inklusivitas juga dinilai sangat penting agar celah kesejahteraan tidak makin melebar dan tidak ada yang tertinggal. Inklusivitas dapat dicapai jika akses digital ditingkatkan.

"Digital ekonomi adalah masa depan ekonomi kita. Mari kita menjalin kerja sama agar kita dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Menlu: Vaksinasi Beri Harapan Kehidupan Akan Segera Kembali