Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 21 September 2021
Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendikbud Ristek untuk menambah SDM dokter serta memperbanyak fakultas kedokteran.

Menurut La Nyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi COVID-19.

Baca Juga

Ketua DPD Apresiasi Polda Jatim Asuh Anak Yatim Piatu Korban COVID-19

"Kondisi saat ini sudah tak ideal. Untuk itu dalam satu dekade ke depan kita memerlukan banyak tenaga dokter. Karena itu sejak sekarang harus dialokasikan dengan memperbanyak fakultas kedokteran," ujar La Nyalla, Selasa (21/9).

Sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1000. Sedangkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 2020, rasio dokter umum di Indonesia 1:1400 penduduk, serta persebarannya tidak merata.

Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Paru (PDPI) pada 2020 silam mengatakan dalam satu daerah, 1 dokter paru harus melayani 100 ribu penduduk. Padahal idealnya rasio dokter spesialis 2:100 ribu penduduk.

"Memang fakta dan kita saksikan hari ini kekurangan tenaga dokter di RS daerah-daerah sangat terasa. Ini tentunya berdampak pada dan minimnya akses dan pelayanan kesehatan. Untuk dokter spesialis, banyak RS yang harus menunggu dokter spesialis yang sedang bertugas di RS yang lain. Dokter spesialis bertugas di tiga RS dalam waktu sehari sudah sangat umum terjadi mengingat minimnya tenaga dokter tersebut," sambungnya.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI

Ditambahkan La Nyalla, jika hari ini saja jumlah dokter umum dan dokter spesialis tak ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka dapat dibayangkan seandainya para dokter memasuki masa pensiun.

"Kalau tidak dipersiapkan sejak sekarang kondisi ini akan lebih parah dan kita bisa memasuki masa defisit dokter dan kolapsnya pelayanan kesehatan," lengkapnya.

LaNyalla juga meminta pemerintah berkaca pada kasus lonjakan COVID-19 pada Juli lalu. Dimana dokter dan tenaga kesehatan kewalahan menghadapi pasien.

Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan seiring perlunya pembaharuan dan peningkatan kualitas lulusan dokter sehingga lebih kompetitif harus diikuti dengan skema biaya studi yang bisa terjangkau.

"Harus dipikirkan adalah soal pendanaan bagi calon dokter. Karena bukan rahasia jika fakultas kedokteran selain susah masuk juga mahal biaya studinya. Perlu normalisasi biaya agar menumbuhkan minat calon mahasiswa masuk fakultas kedokteran. Juga agar dokter umum banyak yang kemudian mengambil spesialisasi," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Ketua DPD Minta Kepala Daerah Tidak Endapkan Anggaran

#DPD RI #Ketua DPD #La Nyalla Mattalitti
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Berita Foto
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, menyampaikan keterangan soal kondisi Papua, saat konferensi pers, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Berita Foto
Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026
Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua KWP Ariawan pada KWP Award 2026 di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 April 2026
Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026
Berita Foto
Menkeu Purbaya Sambangi Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Bahas UU HKPD
Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung (kiri) menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Ruang Kerja Pimpinan DPD, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Menkeu Purbaya Sambangi Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Bahas UU HKPD
Berita Foto
Ketua DPD Buka Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Jakarta
Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin (tengah) bersama Presiden DMDI Dunia, Dr. Mohd Ali Rustam saat pembukaan Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua DPD Buka Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Jakarta
Indonesia
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim per Senin pagi telah menerima total 55 kantong jenazah korban ambruknya ponpes tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
DPD RI mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas orang-orang di balik tambang ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
Indonesia
Lirik Lagu "Imagine" John Lennon yang Dinyanyikan Ketua DPR RI, Tekankan Makna Pentingnya Kedamaian
Lennon percaya, dengan bersatu, umat manusia dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Lirik Lagu
Indonesia
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Pemblokiran rekening seharusnya hanya dilakukan terhadap akun yang memiliki indikasi kuat terlibat aktivitas ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Bagikan